SK Gubernur Lampung Telah Habis 2024, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung Masih yang Lama

Bandar Lampung (ISN)- Pemerintah Daerah Provinsi Lampung harus segera mengambil langkah terkait jabatan ketua dan anggota Komisi Informasi (KI) untuk masa Jabatan 2024-2028 dengan menggelar seleksi kembali sesuai aturan berlaku, mengingat habisnya masa berlaku Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung tanggal 24 Februari 2020 Nomor G/136/V.14/HK/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2024. Jumat (22/8/25). Selain hal diatas, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung Ahadi Fajrin Prasetya, S.H., M.H., C.La juga mengatakan peran Komisi Informasi dalam era globalisasi saat ini sangat berpengaruh dalam menggiring opini…

Loading

Read More

RSUDAM Tegas Sikapi Kasus Pungli, IDI Ikut Prihatin

Bandar Lampung (ISN) – Kasus dugaan pungutan liar oleh seorang dokter di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung mendapat respons keras dari manajemen. Direktur RSUDAM, dr. Imam Ghozali, menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pungli di rumah sakit rujukan terbesar di Lampung itu. Sebagai langkah tegas, seluruh civitas hospitalia—mulai dari dokter, perawat, tenaga administrasi, hingga petugas kebersihan dan keamanan—akan menandatangani Fakta Integritas pekan ini. Komisi V DPRD Lampung dijadwalkan hadir untuk mengawasi langsung. “Semua pasien di RSUDAM adalah puakhi (saudara). Tidak ada ruang bagi pungli. Oknum dokter yang terlibat…

Loading

Read More

Keluarkan Maklumat, Triga Lampung Bakal Kembali Gelar Aksi

Bandar Lampung (ISN) – Perlawanan terhadap PT Sugar Group Companies (SGC) kembali menguat, Pasalnya gabungan tiga Lembaga (Triga) Lampung AKAR, PEMATANK, dan KRAMAT secara resmi mengeluarkan maklumat dan memastikan akan menggelar aksi pada 25–28 Agustus 2025 di Jakarta mendatang. Ketua Akar Lampung Indra Musta’in mengatakan, bahwa desakan utama eksekusi nyata hasil rapat Komisi II DPR RI yang memutuskan ukur ulang seluruh Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGC beserta anak perusahaannya. “Maklumat ini jelas segera ukur ulang, Jangan biarkan keputusan DPR jadi kertas kosong. Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo benar-benar berpihak…

Loading

Read More

Bersama Gapoktan Panca Boga, Tommy Si Anak Beras Dukung Swasembada Pangan

Kota Metro, Intisarinews.co.id – Tommy Gunawan, SH, atau biasa disebut Si Anak Beras mendukung penuh swasembada pangan di Lampung, khususnya di Kota Metro, saat panen raya Gapoktan Panca Boga di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Jum’at (22/08). Pada kesempatannya, Wali Kota Bambang Iman Santoso mengatakan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis. “Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga sebagai penopang ketahanan ekonomi masyarakat, pencipta lapangan kerja, dan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan,” jelasnya. Ini merupakan aset penting yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin.…

Loading

Read More

Kolaborasi Darmajaya dan SMAN 10, Siapkan Siswa Hadapi Tantangan Era Digital

Bandar Lampung (ISN) – Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jejaring kemitraan dengan sekolah menengah atas di Lampung. Kali ini, kerja sama strategis dijalin bersama SMAN 10 Bandar Lampung melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di sekolah tersebut, Jumat (21/8/25). Kerjasama yang digagas oleh Program Studi Sistem Informasi/Inovasi Digital ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelatihan/workshop, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Harapannya, kolaborasi tersebut dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi siswa SMAN 10 untuk mengasah keterampilan digital serta menumbuhkan minat di dunia teknologi informasi…

Loading

Read More

Saat Diminta Bukti Setoran Pajak, BPKAD Kota Metro Banyak Alasan

Kota Metro, Intisarinews.co.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro banyak alasan ketika diminta bukti setoran pajak publikasi media cetak dan online. Tidak terbukanya pihak BPKAD Kota Metro terkait bukti surat setoran pajak (SSP) tersebut menimbulkan berbagai asumsi. Asumsi kuat dugaan korupsi setoran pajak pun timbul ketika media ini sudah mencoba langsung  meminta tanda bukti surat setoran pajak (SSP), namun pihak BPKAD Metro selalu banyak alasan dengan dalih lagi sibuk karena banyak kerjaan. Pada hal setiap pencairan dana publikasi para media selalu dipotong pajak PPN dan PPH…

Loading

Read More

Babinsa Koramil 411-06/SR Lakukan Pendampingan Program MBG

Lamteng, Intisarinews.co.id–Babinsa Koramil 411-06/SR Serda Gunadi melaksanakan monitoring dan pendampingan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Kampung Rama Indra, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah. Jumat (22/08/2025) Program ini dijalankan oleh Yayasan Sai Bumei Berjaya yang beralamat di Dusun I, Kampung Rama Indra. SPPG memiliki fasilitas dapur sendiri di lokasi dan melayani sebanyak 3.469 penerima manfaat dari anak-anak hingga pelajar. Dari TK, SD, SMP hingga SMA, total peserta yang menerima makan bergizi tersebar di 45 sekolah dan lembaga pendidikan di wilayah tersebut. Pendistribusian makanan bergizi dilakukan dua tahap: pukul 08.00 WIB…

Loading

Read More

Risiko Pemotongan TKD, Akademisi Desak Pemprov Lampung Sesuaikan Belanja Pegawai

BANDARLAMPUNG (ISN) – Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), Dr. Budiono, SH., MH., mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 146 ayat (1), disebutkan bahwa alokasi belanja pegawai paling tinggi hanya 30 persen dari total belanja daerah. Jika ketentuan ini dilanggar, sanksinya telah diatur pada Pasal 148, yakni berupa penundaan dan/atau pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD). “Pemprov Lampung wajib mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, kebutuhan organisasi tetap harus diperhitungkan,…

Loading

Read More

Pemprov Lampung Kaji Usulan Fraksi PKB Soal Kepemilikan Kapal Penyeberangan

BANDAR LAMPUNG Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Onetime.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mempertimbangkan usulan Fraksi PKB DPRD Lampung mengenai kepemilikan kapal penyeberangan di lintasan Bakauheni–Merak. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, kepemilikan kapal oleh pemerintah daerah perlu dikaji secara komprehensif, terutama dari sisi potensi, skema pembiayaan, hingga manfaat ekonomi. “Kepemilikan kapal penyeberangan ini menjadi catatan penting dan akan dilakukan kajian mendalam,” kata Gubernur Mirza dalam Rapat Paripurna Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi di DPRD Lampung, 22 Agustus 2025. Saat ini Pemprov Lampung bersama PT Damai Lautan…

Loading

Read More