Intisarinews.co.id – Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menanggapi banjir yang kembali melanda sejumlah titik di Bandar Lampung setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Menurut Agus, banjir di beberapa kawasan kota sebenarnya sudah menjadi persoalan rutin yang terjadi setiap musim hujan, karena terdapat sejumlah titik yang memang menjadi langganan genangan. “Ini memang sifatnya rutin, dalam arti ada beberapa titik di Bandar Lampung yang memang sudah menjadi langganan banjir,” ujar Agus. Meski demikian, ia menilai Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama dinas terkait dan Satgas Banjir telah berupaya keras…

Read More

Intisarinews.co.id — Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung dan menyebabkan banjir di sejumlah titik permukiman warga, bahkan sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat di beberapa kawasan yang dilintasi aliran sungai. Fenomena ini kembali memicu perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, yang menilai persoalan banjir perlu ditangani secara komprehensif melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Akademisi dari Universitas Lampung (Unila), Dedi Hermawan, menilai banjir yang kerap terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa persoalan lingkungan belum sepenuhnya menjadi agenda utama dalam kebijakan publik. Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan…

Read More

Intisarinews.co.id – Kawasan Hutan Register 44 Semakin memanas, permintaan masyarakat agar Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan Penyitaan terhadap aset di Register 44 Sungai Muara Dua, dimana sebelumnya Ardo Adam Saputra Tokoh Muda Marga Buay Pemuka Bangsa Raja (Marga BPBR) Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Kini giliran Gindha Ansori Wayka, Advokat yang saat ini mengawal dan Menggawangi Terbitnya Perjanjian Tambahan Atas Tanah Adat Milik Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir (Marga BPPI) Negara Batin dengan PT. PSMI sejak tahun 2021 hingga 2036 yang angkat bicara. “Satgas PKH…

Read More

OLEH PROF. DR. HAMZAH, S.H., M.H. PIA. GURU BESAR ILMU HUKUM FH UNILA Pernyataan seorang Bupati atau Kepala Daerah yang mengaku “tidak paham hukum” atau “tidak paham birokrasi” saat terjerat kasus hukum (seperti dalam kasus Bupati Pekalongan) merupakan fenomena menarik untuk dibedah secara akademis. Karena secara hukum dan logika ketatanegaraan, pengakuan tersebut justru merupakan paradoks yang memperlihatkan kelemahan integritas, bukan alasan pemaaf. HAKIKAT JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB Secara filosofis, jabatan kepala daerah adalah sebuah Mandat Kepercayaan (Public Trust) dari rakyat. Seseorang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin diasumsikan secara filosofis memiliki…

Read More

OLEH PROF. DR. HAMZAH, S.H., M.H., PIA. GURU BESAR ILMU HUKUM FH UNILA Hari senin, tanggal 2 Maret 2026 penulis menghadiri undangan IJP untuk memberi sumbangsih pemikiran sebagai evaluasi atas 1 Tahun Pemerintahan Provinsi Lampung di dalam racikan anak muda dengan Gubernurnya Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dan Jihan Nurlela Wakil Gubernurnya. Tapi saya terkejut Ketika di bisiki oleh moderator untuk memberi komentar soal aspek Ekonomi dan Insfrastruktur plus sudah 2 hari terkena radang tenggorokan maka semakin mencekamlah keadaannya. Akibatnya saya harus menulis Kembali apa yang ada dalam pikiran yang belum…

Read More