Hari: 27 Oktober 2025

SPPG Pariaman Gunung Alip Resmi Diluncurkan, Siap Sukseskan Program Mulia Presiden RI

redaksi intisari

Tanggamus,(ISN) — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pariaman di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, resmi diluncurkan dan siap mendukung penuh program prioritas nasional Makan Gizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia.Senin (27/10/25)Pagi. Peresmian SPPG Pariaman berlangsung Sederhana pada Senin (27/10), dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Acara grand opening ini menandai dimulainya pelayanan gizi gratis bagi penerima manfaat di wilayah Kecamatan Gunung Alip. Kepala SPPG Pariaman Muhyin Nizom S.kom dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan tersebut. “Pertama, saya ucapkan terima kasih…

Loading

Read More

Dugaan Kuat Kolusi di KPU Pringsewu, Pihak KPU Diam Seribu Bahasa Soal Transaksi Anggaran ‎

redaksi intisari

Pringsewu (ISN) – Dugaan praktik kolusi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu kian mencuat. Indikasi kerja sama antara pejabat lama dan pejabat baru dalam menutupi sejumlah transaksi anggaran yang dinilai janggal mulai menjadi sorotan publik, terutama setelah pihak KPU terus-menerus menghindar dari permintaan klarifikasi terkait transparansi keuangan. ‎ ‎Informasi yang diperoleh menunjukkan adanya sejumlah pos anggaran KPU tahun 2024 yang dinilai tidak wajar. Namun, setiap kali dikonfirmasi, pihak KPU justru saling melempar tanggung jawab. ‎ ‎Ketua KPU periode sebelumnya, Sopyan, saat dikonfirmasi terkait rincian penggunaan anggaran, mengaku tidak…

Loading

Read More

Prabowo Kunjungi Lampung Terkait Agraria, Triga Lampung Beri Sejumlah PR untuk Presiden Prabowo

redaksi intisari

Bandar Lampung(ISN) –Menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Provinsi Lampung pada 29 Oktober mendatang, Aliansi Triga Lampung menyiapkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi kepala negara. Isu yang menjadi sorotan utama adalah persoalan agraria yang dianggap belum tuntas, khususnya terkait keberadaan PT Sugar Group Companies (SGC).   Ketua DPP Aliansi Komando Aksi Rakyat (Akar) Lampung, Indra Musta’in, bersama Ketua Aliansi Kramat dan Pematank, mengatakan konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat di berbagai wilayah Lampung sudah berlangsung lama dan perlu perhatian langsung dari Presiden.   “Bapak Presiden diharapkan dapat mengevaluasi kinerja jajarannya…

Loading

Read More

Dituduh Serobot Lahan Anggota DPRD Lampura Hi.Hendra Akan Tempuh Jalur Hukum.

redaksi intisari

Lampung Utara (ISN) – Kasus dugaan tuduhan penyerobotan lahan sawit seluas 11 hektare di Desa Sri Agung, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, yang menyerat nama salah satu anggota DPRD Lampung Utara dari fraksi PDI-P Hi. Hendra Setiadi, S.T., M.H memasuki babak baru. Kasus yang telah dilaporkan pihak pelapor ke Polres Lampung Utara beberapa waktu lalu, diduga kuat politisi PDI-P itu akan dijadikan target pemerasan oleh pihak pelapor dengan nilai mencapai Rp1,3 miliar. Sementara, tanah yang dipersoalkan tersebut merupakan lahan waris milik almarhum Hi. Djuhri (ayah kandung Hendra) yang sebagian telah…

Loading

Read More

Serka Agung Basuki Wakili Danramil 411-11/TB Hadiri Penyerahan Bantuan PT Guna Bakti Usaha

redaksi intisari

Lampung Tengah, Intisarinews.co.id – Serka Agung Basuki, anggota Koramil 411-11/TB, mewakili Danramil Kapten Czi Yatiman,S.H. menghadiri undangan acara penyerahan bantuan kepada keluarga berisiko stunting dari PT Guna Bakti Usaha (GBU) di Aula Kampung Putra Lempuyang, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif pemerintah dan perusahaan swasta untuk menangani masalah gizi buruk di wilayah pedesaan. Senin (27/10/2025) Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh dan pejabat daerah, menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kesehatan masyarakat. Kehadiran perwakilan TNI, Polri, dan instansi terkait memperkuat komitmen bersama untuk…

Loading

Read More

Tiga Personil Polda Dijatuhi Sanksi

redaksi intisari

Lampung (ISN) — Tiga anggota Polres Metro yang terkena sanksi demosi selama satu tahun dikabarkan telah di pindahkan ke Subdit 1 Krimum Polda Lampung, setelah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Ketiganya yakni Kasat Reskrim Polres Metro AKP Hendra Safuan, Kanit PPA Satreskrim Polres Metro, dan seorang penyidik pembantu Unit PPA. Sidang kode etik terhadap mereka digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung pada 29 Agustus 2025. Hasil sidang menyatakan ketiganya melanggar kode etik dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik di wilayah hukum Polres Metro. Sanksi…

Loading

Read More

Hukum Tak Boleh Lunak Dalam Kasus Diksar Unila

redaksi intisari

Lampung (ISN)– Pengamat Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Benny Karya Limantara menyoroti penetapan tersangka yang tidak ditahan dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya peserta pendidikan dasar (diksar) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila) Benny mengatakan, penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak bisa dipandang sebagai Delik biasa. Jika merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa manusia, maka penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang hanya mengatur penganiayaan biasa menjadi kurang relevan. “Bahkan Pasal 351 ayat (3) KUHP secara eksplisit menyatakan Apabila perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah…

Loading

Read More

Lurah Pelita Terindikasi Langgar Hukum

redaksi intisari

Lampung (ISN) – Akademisi Universitas Terbuka (UT), Hengki Irawan, menilai bahwa kasus dugaan pemerasan yang diduga melibatkan Lurah Pelita, Wafdi Kurnia, memiliki indikasi kuat pelanggaran hukum. Hengki mengatakan, tindakan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Wafdi Kurnia terindikasi, karena dia ASN. Itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 31 tahun 1999 dirubah menjadi nomor 20 thn 2001. Di situ dia masuk unsur pemerasan,” ujar Hengki. Minggu (26/10). Ia menjelaskan, Pasal 12 huruf E UU Tipikor mengatur hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara…

Loading

Read More

Kejati “Ogah” Tangani Kasus Irigasi Mesuji

redaksi intisari

Lampung (ISN)— Dugaan korupsi proyek Irigasi Gantung di Desa Bandar Anom, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, senilai Rp97,8 miliar mandek di kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Pasalnya, Kasus besar yang semestinya menjadi prioritas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung ini justru tak menunjukkan tanda-tanda kemajuan berarti. Padahal, perkara tersebut telah diambil alih dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mesuji sejak Mei 2024. Namun, lebih dari setahun berlalu, publik tidak melihat satu pun tersangka ditetapkan, meski barang bukti dan hasil audit dikabarkan sudah lengkap di meja penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung. Ketika dikonfirmasi Kasipenkum…

Loading

Read More

Polda Lemah Tangkap Bos SPBU Nakal di Tuba

redaksi intisari

Lampung (ISN) – Kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang kini sedang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, menyisakan tanda tanya besar di mata publik. Pasalnya, Penegakan hukum yang baru menyentuh pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor pengendali di balik layar menimbulkan bahwa hukum di negeri ini masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Praktisi Hukum Lampung Yuli Setyowati, S.H, CLCT, CPMCP mengatakan, Dalam konteks hukum pidana ekonomi, praktik seperti ini jelas melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang…

Loading

Read More