Penulis: intisariadmin

BANDAR LAMPUNG Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo. Onetime.id, Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi yang mengalokasikan lebih dari Rp100 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini berada di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp476 miliar. Tujuannya untuk meringankan beban orang tua sekaligus meningkatkan kualitas serta pemerataan akses pendidikan di Lampung. Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi program ini. Salah satunya dengan meminta…

Read More

BANDAR LAMPUNG Anggota DPRD Lampung tertidur pulas saat mengikuti rapat paripurna pembahasan APBD perubahan 2025. Foto: Wildanhanafi/onetime.id Onetime.id, Bandar Lampung – Anggota DPRD Fraksi PAN Provinsi Lampung, Yusirwan, tertangkap kamera tertidur saat mengikuti rapat paripurna membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Selasa, (11/8/2025). Berdasarkan pantauan awak media, Yusirwan mulai terlelap ketika pembacaan pandangan fraksi dimulai dari Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Fauzi Heri. Ia terlihat bersandar di kursi dengan mata terpejam beberapa menit. Paripurna tersebut hanya dihadiri 24 dari 85 anggota DPRD Lampung.…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN)- Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung meneguhkan sinergi dan kolaborasi dalam membangun daerah. Hal ini disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (11/7/2025). Agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II meliputi : Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda tentang Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Penandatanganan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD…

Read More

BANDAR LAMPUNG (IS) – Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Lampung (Unila) melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Audiensi ini merupakan bagian dari kegiatan akademik pada mata kuliah Pengambilan Keputusan dan Analisis Kebijakan Pendidikan. Wakil Dekan I FKIP Unila, Dr. Riswandi, mengatakan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa tentang proses pengambilan hingga evaluasi kebijakan pendidikan. “Salah satu kompetensi dalam mata kuliah ini adalah memahami proses hingga pengawasan kebijakan pendidikan, dan itu semua bisa kita pelajari di DPRD,” kata Riswandi saat ditemui usai audiensi, Senin…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN) – Jelang hari raya Idul Adha 1446 hijriah, Ferliska Ramadita Johan S.H anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan 1 Ekor Sapi Qurban ke Desa Raman Fajar kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Ferliska menyampaikan Idul Adha menjadi salah satu momen untuk berbagi kepada masyarakat, termaksud dengan berqurban yang nantinya daging tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang berhak di hari raya. “Semoga daging qurban yang akan diterima masyarakat yang membutuhkan ini dapat bermanfaat, juga membawa keberkahan,” ucap Ferliska, Selasa (3/6/2025). Selain itu, Ferliska Ramadita Johan…

Read More

BANDAR LAMPUNG Onetime.id, Bandar Lampung – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung mendorong pemerintah provinsi berani mengambil langkah strategis di jalur laut tersibuk nasional Bakauheni–Merak. Gagasan yang diajukan, Pemprov memiliki kapal penyeberangan sendiri. Anggota Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, menilai langkah ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, kontribusi Lampung dari pelabuhan Bakauheni relatif kecil, hanya sekitar Rp78 juta per tahun. “Padahal, kalau Pemprov punya kapal sendiri, potensi PAD bisa mencapai Rp3 miliar per bulan atau Rp36 miliar per tahun,” kata Munir, pada…

Read More

BANDAR LAMPUNG Pidato perdana Bupati Pesawaran Nanda Indira Dendi di rapat paripurna istimewa DPRD Pesawaran. Onetime.id, Pesawaran – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar rapat paripurna istimewa untuk menyambut sekaligus mendengarkan pidato perdana Bupati Pesawaran periode 2025–2030, Nanda Indira Bastian. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Achmad Rico Julian itu berlangsung di ruang rapat paripurna, Rabu, (27/8/2025). Rapat ini menjadi tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ serta keputusan Badan Musyawarah DPRD Pesawaran pada 25 Agustus 2025. “Paripurna hari ini istimewa karena menjadi momentum pertama bagi…

Read More

BANDAR LAMPUNG Ketua DPRD Pesawaran, Rico Julian usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nanda Indira Dendi dan Antonius M.Ali. Foto: Wildanhanafi/onetime.id. Onetime.id, Bandar Lampung – Usai dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali langsung diingatkan untuk bekerja cepat. Ketua DPRD Pesawaran, Rico Julian, menegaskan eksekutif dan legislatif harus segera “berlari kencang” menjawab ekspektasi publik. Menurut Rico, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah menitipkan sejumlah program strategis yang wajib dijalankan. “Pemerintah pusat sampai ke daerah harus bersinergi dan seimbang. Terutama soal jalan, karena itu…

Read More

BANDAR LAMPUNG Anggota DPRD Lampung Fraksi PKB Munir Abdul Haris. Onetime.id, Bandar Lampung – Komisi III DPRD Lampung mendukung langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mendata dan memverifikasi pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) oleh perusahaan penyelenggara jaringan fiber optik. Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menilai upaya tersebut berpotensi besar menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi. “Penggalian potensi pajak ini sudah saya usulkan setelah berdiskusi dengan Kadin Jakarta. Ternyata potensinya cukup besar untuk PAD kita,” kata Munir, Senin (25/8/2025). Menurutnya, pemetaan lokasi kabel fiber optik…

Read More

Bandar Lampung – Komisi III DPRD Provinsi Lampung memberi dukungan penuh terhadap langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mendata dan memverifikasi pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) oleh perusahaan penyelenggara jaringan fiber optik. Langkah ini dinilai strategis, sebab perusahaan telekomunikasi yang menggelar kabel fiber optik memiliki kewajiban membayar pajak dan retribusi. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga retribusi pemakaian ruang publik seperti trotoar dan saluran bawah tanah. Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menyebut langkah tersebut bukan hanya menertibkan penggunaan ruang publik, tetapi juga membuka…

Read More