Penulis: intisariadmin

Bandar Lampung – Memastikan usaha mikro kecil menengah masyarakat mendapatkan perlindungan, bentuk program pemerintah eksekutif maupun legislatif untuk memberikan perhatian kepada pelaku UMKM. Dari itu, DPRD Provinsi Lampung rutin mensosialisasikan program sosialisasi peraturan daerah yang langsung turun pada masyarakat. Syarif Hidayat salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Politikus usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan masyarakat harus tumbuh untuk bangkit dan mandiri dalam keuangan. “Dengan sosialisasi ini kita lakukan, untuk…

Read More

DPRD Lampung bersama pemerintah, baik provinsi dan Kabupaten/kota terus berkomitmen mempertahankan predikat lumbung pangan nasional. Hal tersebut, diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, dengan sebuah kebijakan yang bersentuhan langsung bersama masyarakat. Diantaranya, membuat Peraturan Dearah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2017, Tentang Kemandirian Pangan. “Perda Kemandirian pangan ini penting dipahami bagi seluruh masyarakat Pringsewu khususnya. Karena, didalam perda ini mengatur tata cara memanfaatkan lahan dan batasan – batasa lahan yang harus dipertahankan oleh masyarakat untuk tetap menjadi lahan pertanaian dan tidak bisa dialih fungsikan,” kata Anggota DPRD Lampung, FX. Siman. Saat menggelar…

Read More

Memastikan usaha mikro kecil menengah masyarakat mendapatkan perlindungan, bentuk program pemerintah eksekutif maupun legislatif untuk memberikan perhatian kepada pelaku UMKM. Dari itu, DPRD Provinsi Lampung rutin mensosialisasikan program sosialisasi peraturan daerah yang langsung turun pada masyarakat. Syarif Hidayat salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung melangsungkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Politikus usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan masyarakat harus tumbuh untuk bangkit dan mandiri dalam keuangan. “Dengan sosialisasi ini kita lakukan, untuk memberikan pemahaman…

Read More

Rentan gesekan dan konflik, baik ditingkat keluarga, tetangga, lingkungan masyarakat hingga, antar suku, ras, agama dan golongan. Menjadikan, pentingnya masyarakat memahami sejumlah aturan. Sehingga, konflik tersebut bisa diminimalisir. “Kedepankan musyawarah melalui rembug desa/pekon, menjadi langkah tepat menyelesaikan persoalan dilingkungan sekitar,” Kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Zunianto saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dihadapan masyarakat Pekon Suberejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (11/02/23). Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS DPRD Lampung itu mengaku langkah…

Read More

Pringsewu — DPRD Lampung bersama pemerintah, baik provinsi dan kabupaten/kota terus berkomitmen mempertahankan predikat lumbung pangan nasional. Hal tersebut, diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, dengan sebuah kebijakan yang bersentuhan langsung bersama masyarakat. Diantaranya, membuat Peraturan Dearah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2017, Tentang Kemandirian Pangan. “Perda Kemandirian pangan ini penting dipahami bagi seluruh masyarakat Pringsewu khususnya. Karena, didalam perda ini mengatur tata cara memanfaatkan lahan dan batasan – batasa lahan yang harus dipertahankan oleh masyarakat untuk tetap menjadi lahan pertanaian dan tidak bisa dialih fungsikan,” kata Anggota DPRD Lampung, FX. Siman.…

Read More

Kami butuh solusi atas kelangkaan dan sulitnya mendapat ‘Pupuk’ sebagai modal utama untuk bercocok tanam. Hal tersebut disampaikan perwakilan warga, Rahayu Wiyono, dihadapan Anggota DPRD Lampung, FX. Siman, saat menggelar sosialisasi Peraturan Dearah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2017, Tentang Kemandirian Pangan. Dihadapan masyarakat Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pesawaran. Sabtu (11/02/2023). “Kami ini masuk dalam kategori lumbung padi, dan beras. Luas lahan pertanian sangat pasti. Tapi, kami ini sekarang terkendala dengan langkanya pupuk,” kata Rahayu Wiyono (50). Disela kegiatan. Tentu, kegiatan Sosialisasi yang digelar. Kata Wiyono, menjadi momen yang…

Read More

Lampung Selatan — Dengan menghadirkan dia narasumber, yaitu Nur Prima Qurbani dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dan Dadin Ahmadin sebagai BP Pemilu. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Sahlan Syukur Sosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019, tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Desa Rulung Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Sabtu (11/02/2023). Dalam sambutannya, Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung, Sahlan Syukur mengatakan pentingnya mensosialisasikan Perda tentang pencegah penyalahgunaan narkotika. Sebab, penyadaran akan bahayanya narkoba harus terus digaungkan terutama pada generasi muda hingga tingkat desa.…

Read More

Pringsewu — Rentan gesekan dan konflik, baik ditingkat keluarga, tetangga, lingkungan masyarakat hingga, antar suku, ras, agama dan golongan. Menjadikan, pentingnya masyarakat memahami sejumlah aturan. Sehingga, konflik tersebut bisa diminimalisir. “Kedepankan musyawarah melalui rembug desa/pekon, menjadi langkah tepat menyelesaikan persoalan dilingkungan sekitar,” Kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Zunianto saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dihadapan masyarakat Pekon Suberejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Sabtu (11/02/2023). Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS DPRD Lampung itu…

Read More

Ketua Fraksi PAN DPRD Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Abdulah Surajaya, melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (Sosper), di Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Jum’at (10/2/23). “Ya hari ini mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung,” katanya. Pasalnya, persoalan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat, menjadikan tugas bersama dari semua kalangan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. “Saya merasa bangga dapat menggelar sosperda disni. Dapat bersilaturahmi dengan warga Sinar Banten. Semoga…

Read More

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan bahwa lahirnya Peraturan Daerah Rembug Desa dan Kelurahan, atas inisiatif dari Polda Lampung. Dengan dasar, banyaknya konflik dan keributan yang terjadi, baik dilingkungan, keluarga, masyarakat, tetangga dan lingkungan sekitar. “Lahirnya Perda Rembug Desa, atas gagasan dari Polda Lampung diera itu. Dengan dasar, banyaknya konflik dan keributan, baik lingkungan keluarga, antar tetangga, lingkungan dan lainnya. Sehingga, di lampung dianggap rawan konflik. Dan lahirnya, perda Rembug Desa ini,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Dihadapan masyarakat Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten…

Read More