Penulis: intisariadmin

BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa peningkatan belanja pegawai pada APBD tahun anggaran 2025 disebabkan oleh kewajiban penganggaran gaji PPPK.   “Perlu kami sampaikan bahwa meningkatnya persentase belanja pegawai saat ini lebih disebabkan oleh adanya kewajiban alokasi anggaran kurang lebih Rp400 miliar untuk membayar gaji PPPK,” ujar Marindo , Selasa (19/8/2025).   Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi masukan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dianggap telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total belanja daerah sesuai…

Read More

BANDAR LAMPUNG Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni. Onetime.id, Bandar Lampung – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung agar memperhatikan proporsi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara tegas mengatur daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TKD) paling tinggi 30 persen dari total…

Read More

Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Polres Tanggamus mengusut dugaan kekerasan verbal terhadap siswa SDN 1 Lengkukai, Kecamatan Kelumbayan Barat, yang dilakukan oleh guru-guru dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, seorang anak laki-laki tampak diinterogasi beberapa guru karena dituduh mencuri uang temannya. “Kamu nggak ngaku? Emang ada setan? Soalnya orang-orang udah lihat kamu ambil,” ujar salah satu guru. Anak itu hanya terdiam. Guru lain lantas menyuruhnya pulang dan tidak bersekolah lagi. Dalam video terpisah, seorang guru perempuan bernama Dian mengaku sebagai perekam. Ia berdalih…

Read More

Bandarlampung – Anggota komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris mengusulkan agar Pemprov Lampung mempertimbangkan rencana memiliki kapal penyeberangan sendiri yang dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, langkah ini bukan hanya soal prestise, tetapi juga strategi untuk mengoptimalkan potensi daerah yang memiliki salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia, yaitu Bakauheni–Merak, dan dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang tidak membebani masyarakat. “Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” ujar Munir, Kamis (14/8). Munir menyoroti rendahnya kontribusi sektor pelabuhan…

Read More

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama masyarakat Hindu menggelar acara pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) sekaligus pengukuhan pengurus Sabha Kertha dan Majelis Adat Pekraman (MAP) Provinsi Lampung masa bhakti 2025–2030. Kegiatan ini, berlangsung khidmat di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Kamis (14/8/2025). Acara ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Achmad Syaifulloh yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta sejumlah tokoh dan pejabat daerah. Turut hadir Anggota DPRD Provinsi Lampung I Made Suarjaya, Budhi Condrowati, dan Ketut Rameo. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata terhadap…

Read More

BANDAR LAMPUNG Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Onetime.id, Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyebut Survei Seismik 2D di Wilayah Kerja Migas Pertamina EP sebagai kabar baik bagi pemerintah provinsi dan kabupaten di Lampung. Survei sepanjang 688,5 kilometer ini akan melintasi lima kabupaten di Lampung seperti ulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Waykanan serta dua kabupaten di Sumatera Selatan, Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir. “Hasil survei akan memastikan seberapa besar potensi minyak dan gas di Lampung. Kami mendukung penuh…

Read More

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membidik capaian perbaikan jalan hingga 78,39 persen pada 2026, dan melesat menjadi 95 persen pada 2029. Target ambisius ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Lampung, khususnya Komisi IV.   Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Iswan Dwi Cahya, menegaskan pihaknya siap mengawal pencapaian tersebut dengan memastikan intervensi anggaran berjalan tepat sasaran. “Dari 95 kilometer jalan yang belum tersentuh perbaikan, seluruhnya akan masuk program APBD 2026. Tahun ini memang belum ada anggaran, sehingga di APBD Perubahan kami lakukan efisiensi,” jelas Iswan di ruang kerjanya, Selasa…

Read More

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Angga Satria Pratama, menyoroti persoalan banjir dan kekeringan di Lampung. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PSDA dan Balai Besar Way Sekampung, Senin (11/8). Menurutnya, data yang dipaparkan dalam rapat membuat dirinya prihatin. Di Kabupaten Pringsewu, dari 13.300 hektare sawah, sekitar 1.100 hektare terdampak kekeringan. Bahkan Kecamatan Ambarawa hampir setiap tahun kebanjiran, menyebabkan ratusan hektare sawah gagal panen. “Penyebabnya jelas, sistem pengairan Way Tebu, aliran dari Bendungan Way Sekampung, dan sungai dari Pesawaran belum berjalan efektif.…

Read More

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, menyoroti potensi pendapatan daerah dari sektor pajak rokok. Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung menempati peringkat tertinggi jumlah perokok di Indonesia, dengan persentase sekitar 36–37 persen. “Kalau Lampung ini perokoknya terbesar se-Indonesia, mestinya penghasilan pajak rokoknya juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Tapi saya belum melihat perbandingan data dengan provinsi lain, apakah Lampung memang tertinggi atau ada yang lebih besar,” kata Munir, Senin (11/8/2025). Munir juga menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat…

Read More

Bandar Lampung – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung menuntaskan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Masa kerja Pansus akan berakhir Jumat besok, tepat 40 hari sebelum tenggat enam bulan penyampaian dokumen tersebut ke pemerintah pusat. “Kami sudah beberapa hari ini begadang, siap lembur. Energi yang terkuras tidak biasa,” ujar Ketua Pansus RPJMD, Budi Yuhanda, dalam konferensi pers, Rabu sore, (9/8/2025). Ia menegaskan Pansus bekerja maraton untuk memastikan seluruh masukan, sinkronisasi kebijakan, serta aspirasi masyarakat terakomodasi dalam dokumen RPJMD. Budi mengatakan, timnya telah menyelesaikan rapat bersama seluruh organisasi…

Read More