Kategori: BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung (ISN)- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pengukuran ulang lahan HGU (Hak Guna Usaha) milik perusahaan SGC (Sugar Group Companies) yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Putra mengatakan, bahwa keberadaan SGC di Lampung hanya memikirkan keuntungan perusahaan tanpa melihat lingkungan sekitar. “Saya sangat mendukung itu. SGC tidak memberi keuntungan bagi masyarakat sekitar, tidak bermitra, dan yang diterima masyarakat hanya debu,” kata Putra kepada media ini. Bahkan, kata dia, kerugian negara akibat SGC belum tercatatkan menjadi wajib pajak…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Di tengah semangat pemerintah melakukan pembenahan tata kelola agraria nasional, Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan. Isu terbaru menyangkut desakan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) oleh sejumlah pihak. Seruan ini bukan hanya menyoal keadilan akses terhadap lahan, tetapi juga menyentuh langsung denyut nadi ekonomi daerah: puluhan ribu buruh dan keluarganya yang bergantung hidup dari sektor industri perkebunan ini. Sebagai pemerhati sosial ekonomi, saya mengingatkan bahwa langkah koreksi agraria, jika tidak dilakukan secara terukur, transparan, dan adil, bisa menjadi bumerang. Lampung, sebagai…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN)- Perjuangan gerakan masyarakat Lampung Anti LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang mengusulkan Perda Anti LGBT membuahkan hasil manis. Pasalnya, DPRD Provinsi Lampung menyambut baik dan segera merealisasikan perda tersebut, dengan memasukan dalam daftar perda usul inisiatif Bapemperda. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan menyambut baik usulan gerakan masyarakat Lampung Anti LGBT yang mengusulkan Perda Anti LGBT. “Kita tahu bersama LGBT ini di jaman nabi dan rasul saja sudah sangat dilarang, apalgi jaman sekarang. Makanya ini sudah menjadi atensi kita bersama,…

Read More

BANDAR LAMPUNG Anggota DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menyoroti adanya dugaan permainan harga pupuk subsidi di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang disinyalir dilakukan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi. Hal ini disampaikan Putra Jaya Umar usai menerima langsung keluhan para petani dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang digelar di Tiyuh Jaya Murni, Kecamatan Gunung Agung, Tubaba. “Keluhan ini saya terima saat sosialisasi Pancasila. Para petani menyampaikan bahwa harga tebus pupuk subsidi yang mereka bayar berbeda dari harga standar pemerintah,” ujar Putra Jaya Umar, Senin…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN)- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pengukuran ulang lahan HGU (Hak Guna Usaha) milik perusahaan SGC (Sugar Group Companies) yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. “Saya sangat mendukung itu. SGC tidak memberi keuntungan bagi masyarakat sekitar, tidak bermitra, dan yang diterima masyarakat hanya debu,” tegas Putra Jaya. Ia juga menyoroti temuan kerugian negara akibat SGC belum tercatatkan menjadi wajib pajak air permukaan hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum terbayarkan dan meminta agar segera dibayarkan oleh…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Hampir dua bulan sejak laporan dugaan pemalsuan dokumen kependudukan yang menyeret nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, dilayangkan ke Polda Lampung, namun proses hukum terkesan jalan di tempat. Kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum itu dilaporkan sejak 2 Juni 2025 oleh LSM Trinusa. Hingga kini, penyidik belum juga memeriksa Eka sebagai terlapor. Padahal, laporan telah teregister secara resmi. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung menyebut kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal. Pernyataan itu mengacu pada keterangan Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum…

Read More

Bandar Lampung (ISN)- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan daerah berbasis ilmu pengetahuan melalui kolaborasi strategis dengan dunia akademik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Universitas Lampung, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Rektor Universitas Lampung (Unila), Lusmeilia Afriani yang dilaksanakan di Ruang Sidang Lantai II Gedung Rektorat Universitas Lampung, Senin (21/7/2025). Kolaborasi ini merupakan bagian dari Perspective Commitment to Process pada Collaborative Governance yang menjadi langkah konkret dalam menyatukan visi pembangunan dan pengembangan keilmuan untuk masa…

Read More

Lampung — Dini hari yang sunyi itu mendadak berubah menjadi detik yang tak terlupakan. Di teras sebuah warung makan sederhana di Kampung Sri Basuki, Seputih Banyak, Lampung Tengah, suara tangisan bayi memecah keheningan. Bayi mungil itu ditemukan tergeletak di atas kursi, tubuhnya hanya dibalut handuk merah, menghadapi udara malam yang menggigil. Ia baru lahir, ditinggalkan, dan belum diberi nama—tapi kehadirannya segera menggugah hati banyak orang. Widia Ningsih, pemilik warung, adalah orang pertama yang menemukan bayi tersebut pada Jumat dini hari (20/6). Saat hendak ke kamar mandi, ia mendengar suara tangis…

Read More

Bandarlampung (ISN) – Aliansi Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lampung, yakni Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR), Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), dan Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), secara tegas mengultimatum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung serta Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tulangbawang dan Lampung Tengah. Ultimatum ini dikeluarkan menyusul hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025, yang menyepakati bahwa dalam waktu dua minggu ke depan, data hasil verifikasi lahan…

Read More

BANDARLAMPUNG (ISN) – Dukungan untuk Aprozi Alam makin kuat menjelang Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Lampung yang akan digelar Sabtu, 9 Agustus 2025. Selain organisasi sayap partai Kosgoro 1957 dan AMPG, sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar se-Lampung juga optimis memberikan dukungan terhadap ketua AMPG yang kini duduk di Komisi VIII DPR RI itu. Koordinator Forum Komunikasi DPD II Golkar se-Lampung, Azwar Hadi mengatakan dukungan kepada Aprozi Alam diberikan setelah mempertimbangkan kapabilitas dan pengalaman politisi muda tersebut. “Saat ini kita butuh perubahan di era…

Read More