Kategori: BANDAR LAMPUNG

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung H. Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, Pancasila merupakan idelogi final berbangsa dan bernegara yang tak perlu diperdebatkan lagi. Bangsa ini Indonesia, kata dia, tinggal mengawal pengamalannya agar cita-cita ideologi negara itu terwujud. Menurut Mirza, sapaan akrabnya, perdebatan soal Pancasila hanya akan membuat bangsa Indonesia mundur dan takkan pernah mewujudkan apa yang dicita-citakan lima sila dalam Pancasila. “Kini saatnya kita semua mengawal pengamalannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah ideologi Pancasila itu sudah benar-benar tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan,” kata Mirza di Bandar Lampung, Rabu (31/5/2023).…

Read More

Bandar Lampung – Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung H. Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, Pancasila merupakan idelogi final berbangsa dan bernegara yang tak perlu diperdeebatkan lagi. Bangsa ini Indonesia, kata dia, tinggal mengawal pengamalannya agar cita-cita ideologi negara itu terwujud. Menurut Mirza, sapaan akrabnya, perdebatan soal Pancasila hanya akan membuat bangsa Indonesia mundur dan takkan pernah mewujudkan apa yang dicita-citakan lima sila dalam Pancasila. “Kini saatnya kita semua mengawal pengamalannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah ideologi Pancasila itu sudah benar-benar tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan,” kata Mirza di Bandar…

Read More

Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung meminta kepada pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar benar – benar menegakkan Paraturan Daerah Nomor 07 tahun 2017, tentang Pengelolaan Distribusi Gabah secara tegas. Hal itu disampaikan oleh Sahdana anggota Komisi I DPRD Lampung, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama satgas pangan di Ruang Rapat Besar DPRD Lampung. “Saya minta Perda yang sudah ada, yaitu Perda Nomor 07 tahun 2017 itu ditegakkan oleh OPD terkait. Jangan mati suri,” ujarnya, Rabu (31/05/2023). Penegasan yang diutarakan memiliki dasar yang jelas. Yaitu, Perda…

Read More

Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung meminta kepada pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar benar – benar menegakkan Paraturan Daerah Nomor 07 tahun 2017, tentang Pengelolaan Distribusi Gabah secara tegas. Hal itu disampaikan oleh Sahdana anggota Komisi I DPRD Lampung, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama satgas pangan di Ruang Rapat Besar DPRD Lampung. “Saya minta Perda yang sudah ada, yaitu Perda Nomor 07 tahun 2017 itu ditegakkan oleh OPD terkait. Jangan mati suri,” ujarnya, Rabu (31/05/2023). Penegasan yang diutarakan memiliki dasar yang jelas. Yaitu, Perda…

Read More

Bandar Lampung — Komisi I DPRD Provinsi Lampung meminta kepada pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar benar – benar menegakkan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2017, tentang Pengelolaan Distribusi Gabah secara tegas. Jangan terkesan Mati Suri “Saya minta Perda yang sudah ada, yaitu Perda Nomor 07 tahun 2017 itu ditegakkan oleh OPD terkait. Jangan mati suri,” kata Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Sahdana. Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satgas Pangan. Di Ruang Rapat Besar. Rabu (31/05/2023). Menurutnya, penegasan yang diutarakan memiliki dasar yang jelas. Yaitu, Perda…

Read More

Bandar Lampung — Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lampung 2022, meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung agar menyampaikan secara tertulis 6 poin penting yang telah dibahas dan disepakati dalam rapat Pansus. “Tadi sudah kita sampaikan kepada TAPD dan OPD, untuk menyampaikan enam poin penting. Paling tidak selasa besok mereka sudah menyerahkan,” kata Ketua Pansus LKPJ, Mikdar Ilyas. Usai memimpin rapat, Rabu (31/05/2023). Keenam poin tersebut, kata Politisi Gerindra Lampung itu. Pertama, soal matrik realisasi anggaran, kinerja realisasi keuangan,…

Read More

Pimpinan DPRD Provinsi Lampung memastikan bahwa kegiatan rutin yang digelar setiap bulan, yaitu Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) dan SosialIsasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) terlaksana hingga Desember 2023. “Ya, agenda Sosperda dan PIP untuk 85 anggota DPRD Provinsi Lampung sampai Desember 2023. Kegiatan lembaga DPRD ini kan, sudah masuk dalam rencana kerja dan anggarannya pun sudah kita anggarkan,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, Senin (29/5/23). Namun, kata Mingrum, untuk di tahun 2024 dirinya belum bisa memastikan apakah kegiatan rutin lembaga DPRD tersebut bisa tetap digelar atau tidak. “Nah, kalau…

Read More

Bandar Lampung — Pimpinan DPRD Provinsi Lampung memastikan bahwa kegiatan rutin yang digelar setiap bulan, yaitu Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), dan SosialIsasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) terlaksana hingga Desember 2023. “Ya, agenda Sosperda dan PIP untuk 85 anggota DPRD Provinsi Lampung sampai Desember 2023. Kegiatan lembaga DPRD ini kan, sudah masuk dalam rencana kerja dan anggarannya pun sudah kita anggarkan,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay. Senin (29/05/2023). Namun, kata Mingrum. Untuk ditahun 2024, dirinya belum bisa memastikan apakah kegiatan rutin lembaga DPRD tersebut bisa tetap digelar atau tidak.…

Read More

Lampung Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Sahlan Syukur melakukan reses (serap aspirasi) di delapan titik. Kunjungan reses di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tersebut, menyerap puluhan usulan dari masyarakat. Menurut Sahlan, pihaknya akan merekomendasikan usulan warga baik ke Pemerintah Provinsi Lampung maupun pemkab setempat. Aspirasi yang harus segera diusulkan salah satunya ialah permintaan masyarakat Desa Lebung Nala, Ketapang yang meminta agar diberikan sertifikat untuk mengelola lahan lantaran ada sebagian warga yang tinggal di tanah register,” kata Sahlan, Sabtu (28/5/2022). Lanjut Sahlan, aspirasi lain masih dengan persoalan…

Read More

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay menanggapi aspirasi melalui media sosial mengenai keluhan kenaikan tarif toll ruas bakauheni- terbanggi (bakter) yang dinilai memberatkan pengguna jalan toll. Minggu (28/05/2023). Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH menyebutkan bahwa kenaikan atas dasar evaluasi memang diperbolehkan sepanjang sudah mempertimbangkan segala aspek. “Evaluasi boleh saja dilakukan, tapi harus melihat pemenuhan indikatornya serta melalukan survey kepuasaan pengguna jalan, kalau hasilnya di dominasi baik, bisa dilanjutkan dengan penyerapan aspirasi berapa persen kenaikan yang layak dan tidak memberatkan bagi pengguna jalan tersebut,“ ujar Mingrum.…

Read More