Ketua DPRD Lampung Hadiri Musrenbang Nasional RPJPN di Bali

Bali – Ketua DPRD Lampung hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center. Senin, (22/05/2023). Ketua DPRD Lampung menjelaskan bahwa pentingnya penyelarasan program dari pusat ke daerah hingga kabupaten/kota untuk dijadikan kerja kolaboratif sehingga dapat membantu percepatan implementasi program di daerah. “ Ada sejumlah indikator yang dirasa menjadi skala priortias kerjasama dengan pemerintah pusat, salah satunya mengenai infrastruktur, karena ini jangan sampai berdampak terhadap monopolisasi baik orang, barang atau lainnya “ Ujar Mingrum. Mingrum juga menyebutkan…

Loading

Read More

Tanpa Kadis : Pansus LKPJ Wajib Hadir, Jika Pansus LHP BPK RI Sunnah

Bandar Lampung — Dua Panitia khusus (Pansus), memiliki prinsip berbeda. Yaitu, Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Lampung dan Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, pada pembahasan Pansus LKPJ DPRD Lampung, Kepala Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib hadir. Jika, diwakilkan maka diperintah putar balik dan dijadwal ulang. Sementara, pada Pansus LHP BPK RI, Kepala Dinas tidak wajib hadir, dan rapat pembahasan tetap berjalan. Meski, yang hadir hanya diwakilkan Sekretaris atau Bidang. Pantauan pewarta, rapat Pansus LKPJ yang digelar, Ba’da Dzuhur diruang rapat besar DPRD…

Loading

Read More

Yanuar Irawan Siap Buka Data ke KPK Soal Dinkes – RSUDAM Lampung

Bandar Lampung — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali data-data dan mengumpulkan keterangan, yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana. Terkait hal itu, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan siap membantu, dan membuka data – data kepada KPK jika diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut. Terlebih, dua OPD itu sendiri memang mitra kerjanya. “Sepanjang itu memang prosedural kita dorong. Bahkan, kami juga sedang lakukan pengawasan internal. Tapi, kalau ada pengawasan eksternal yang barang kali ingin memberi masukan, pasti kita dorong. Tidak ada…

Loading

Read More

Persemian Bendungan Marga Tiga Oleh Presiden Kembali Tertunda, Efek Mafia Tanah

Bandar Lampung — Persemian Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan proyek nasional kembali tertunda. Hal tersebut, disebabkan adanya dugaan Mafia tanah dalam pembebasan lahan masyarakat terdampak pembangunan belum terselesaikan. Menyikapi persoalan tersebut, DPRD Provinsi Lampung, bersama Polda Lampung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung, Balai Besar Mesuji – Way Sekampung duduk bersama, untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, khususnya Ganti Rugi lahan masyarakat terdampak dari pembangunan Bendungan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Diruang rapat besar DPRD Provinsi Lampung. Senin (22/05/2023) Dalam kesempatan itu, Sekretaris…

Loading

Read More

DPRD Minta MOKA ditutup Ijin Belum Lengkap

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung, meminta Mall Kartini ditutup. Hal tersebut, diduga kelengkapan berkas perijinan yang dikelola oleh PT. Anugerah Moka Mandiri, bertempat di Bandar Lampung belum lengkap. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS mengatakan bahwa apapun bentuknya, apapun perusahaannya. Jika, perijinan sebuah perusahaan belum dilengkapi. Maka, wajib ditutup sampai semuanya selesai. “Apapun itu, ketika perusahaan ijinnya belum lengkap. Maka, wajib ditutup. Terlebih, perusahaan itu sendiri berkenaan dengan pusat keramaian, yaitu Mall,” kata Budiman, usai rapat dengan pendapat dengan PT. Anugerah Moka Mandiri (Mall Kartini). Senin (22/05/2023).…

Loading

Read More

Ijin Belum Lengkap : DPRD Provinsi Lampung Minta MOKA ditutup

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung, meminta Mall Kartini ditutup. Hal tersebut, diduga kelengkapan berkas perijinan yang dikelola oleh PT. Anugerah Moka Mandiri, bertempat di Bandar Lampung belum lengkap. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS mengatakan bahwa apapun bentuknya, apapun perusahaannya. Jika, perijinan sebuah perusahaan belum dilengkapi. Maka, wajib ditutup sampai semuanya selesai. “Apapun itu, ketika perusahaan ijinnya belum lengkap. Maka, wajib ditutup. Terlebih, perusahaan itu sendiri berkenaan dengan pusat keramaian, yaitu Mall,” kata Budiman, usai rapat dengan pendapat dengan PT. Anugerah Moka Mandiri (Mall Kartini). Senin (22/05/2023).…

Loading

Read More

Ketua DPRD Lampung Hadiri Musrenbang Nasional RAJIN

Bandar Lampung — Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center. Senin, (22/05/2023). Dalam kesempatan itu, Mingrum menjelaskan bahwa pentingnya penyelarasan program dari pusat ke daerah hingga kabupaten/kota untuk dijadikan kerja kolaboratif sehingga dapat membantu percepatan implementasi program di daerah. “Ada sejumlah indikator yang dirasa menjadi skala priortias kerjasama dengan pemerintah pusat, salah satunya mengenai infrastruktur, karena ini jangan sampai berdampak terhadap monopolisasi baik orang, barang atau lainnya,” ujar Mingrum. Mingrum…

Loading

Read More

RDP : Ketut Minta Polemik Ganti Rugi di Bendungan Marga Tiga Segera ada Solusi

Bandar Lampung — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ketut Erwan mengatakan penyelesaian ganti rugi terhadap lahan masyarakat Lampung Timur harus segera diselesaikan. Karena, berdasarkan fakta di lapangan ada tujuh kavling, dan terkena dampak yang di seputaran lokasi dikelilingi genangan. “Saya tegaskan, ada tujuh Kavling tanah atas nama Pak Sogol CS itu, terkena sekeliling genangan.Tetapi, sampai saat ini enggak jelas. Tanah dia diukur saja belum,” kata Ketut Erawan, saat Rapat Dengar Pendapat, di Ruang Rapat Besar Komisi DPRD Lampung, Senin (22/05/2023). Tentu, kata Ketut melanjutkan. Ketimpangan ganti rugi kepada masyarakat…

Loading

Read More

Wagub Chusnunia Mengajak KAMMI Terus Bersinergi Dengan Pemprov Lampung Dan Berkontribusi Untuk Bumi Lampung

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, menghadiri acara pelantikan dan musyawarah kerja Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2023-2025 Wilayah Lampung, bertempat di Ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubernur, Minggu (21/05/2023). Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat kepada para pengurus yang dilantik pada hari ini. Semoga dapat mengemban amanah organisasi sebagai Pengurus KAMMI Wilayah Lampung. “KAMMI mengambil peran untuk menjadi wadah dan mitra bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran dalam wadah negara hukum Indonesia melalui tahapan…

Loading

Read More

Ferdy Ferdian Aziz Ajak Masyakarat Terapkan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Lampung Tengah – Pancasila merupakan ideologi bangsa yang nilai-nilainya wajib diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, di era modernisasi seperti sekarang ini, penerapan nilai-nilai Pancasila perlahan mulai luntur. Hal ini yang mendasari Anggota DPRD Lampung Ferdy Ferdian Aziz bersama 84 Anggota Legislatif DPRD Lampung lainnya menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila ke tengah masyarakat di dapil masing-masing. Menurut Ferdy, DPRD Lampung memiliki kewajiban dalam melakukan sosialisasi pentingnya nilai – nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dalam rangka membangun dan memastikan penerapan pancasila di masyarakat serta melakukan indoktrinasi wawasan kebangsaan agar…

Loading

Read More