Kategori: POLITIK

Lampung Timur — Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1/2016 tentang Pedoman Rembuk Desa dan Kelurahan, guna pencegahan terjadi konflik di Bumi Ruwa Jurai. Hal tersebut ditegaskan legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung, H Noverisman Subing saat menggelar Sosper di Balai Desa Nampirejo, Batanghari, Lampung Timur, Minggu (07/05/2023). Menurut Kanjeng –sapaan akrab Nover–, dalam Perda tersebut dijelaskan, tujuan Rembuk Desa adalah untuk menampung aspirasi masyarakat desa dan kelurahan, sesuai musyawarah dan mencapai mufakad. “Perda ini juga guna mendorong prakasa, partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada…

Read More

Pringsewu — Dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak permpuan dan anak, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan dan anak. Sehingga, DPRD Provinsi Lampung menggap penting dan sangat dibutuhkan penataan, perbaikan mekanisme kebijakan dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut, menjadi komitmen dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024. Dengan menyiapkan, merancang dan membuat sejumlah kebijakan yaitu, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan kepada Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. “Ya,…

Read More

Bandar Lampung – Tugas wajib bagi 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-20223, mensosialisasikan sejumlah Peraturan Daerah yang sudah disahkan dan disetujui oleh DPRD, Gubernur, dan Kementerian,terus intens dilakukan. Dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan aturan-aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. “Sosialisasi ini sebagai jembatan untuk kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa provinsi Lampung memiliki perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati, dihadapan masyarakat Kelurahan Keteguhan, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat…

Read More

Mesuji — Kedepankan Musyawarah dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketut Rameo saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016, tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung di Desa Kejadian Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Sabtu, (06/05/2023). Dalam sambutannya, Ketut Rameo berpesan kepada warga Desa Way Serdang, ketika ada permasalahan di Desa, untuk tidak buru-buru mem-viralkan di media sosial. “Bapak ibu, di zaman media sosial seperti saat ini, ada baiknya apabila timbul konflik atau masalah…

Read More

Bandar Lampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan AR. Suparno melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kecamatan Tanjung Senang, kota Bandar Lampung. Sabtu, (06/05/2023). Dalam sambutannya, Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, peraturan daerah ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. “Kita harus ingat betapa pentingnya keluarga maupun masyarakat sekitar untuk melindungi dan memperhatikan hak-hak anak agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik karena mereka adalah penerus masa depan bangsa,” kata AR Suparno. Kemudian, AR. Suparno menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga…

Read More

Mesuji — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati menyapa masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung. “Saya mengajak kepada Masyarakat untuk mendahulukan Musyawarah untuk Mufakat sehingga terhindari dari Konflik yang tidak diinginkan,” kata Budhi Condrowati, dihadapan masyarakat Margajaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Sabtu (06/05/2023). Oleh karena itu, Anggota Komisi V DPRD Lampung itu menuturkan bahwa guna mencegah adanya konflik, masyarakat diminta untuk mendahulukan musyawarah untuk mufakat atasi permasalahan. “Kedepankan musyawarah, jangan main…

Read More

Pringsewu — Dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak permpuan dan anak, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan dan anak. Sehingga, DPRD Provinsi Lampung menggap penting dan sangat dibutuhkan penataan, perbaikan mekanisme kebijakan dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut, menjadi komitmen dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024. Dengan menyiapkan, merancang dan membuat sejumlah kebijakan yaitu, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan kepada Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. “Ya,…

Read More

Pringsewu — Dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak permpuan dan anak, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan dan anak. Sehingga, DPRD Provinsi Lampung menggap penting dan sangat dibutuhkan penataan, perbaikan mekanisme kebijakan dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut, menjadi komitmen dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024. Dengan menyiapkan, merancang dan membuat sejumlah kebijakan yaitu, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan kepada Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. “Ya,…

Read More

Bandar Lampung – Menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, Aprilliati anggota DPRD Provinsi Lampung melangsungkan sosialisasi peraturan daerah bersama masyarakat Jalan RE Martadinata Gang Abdul Manaf RT 004 Lk II, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (06/05/23). “Sosialisasi ini sebagai jembatan untuk kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa provinsi Lampung memiliki perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin,” ujarnya. Aprilliati juga menjelaskan yang dimaksud miskin itu bukan hanya miskin harta tapi miskin ilmu, miskin pengetahuan dan lainnya. Oleh sebab itu, perda yang menjadi inisiasi dari…

Read More

Bandar Lampung — Dengan adanya Sosialisasi Peraturan Daerah, yang terus dilakukan secara serentak oleh 85 Anggota DPRD Lampung periode 2019-2024. Dapat memberikan pemahaman dan solusi untuk menyelesaikan permasalah dilingkungan masyarakat. Dengan mengutamakan musyawarah, dalam penyelesaiannya. Sehingga, menghasilkan keputusan yang mufakat yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Harapan dan keinginan tersebut, ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, dihadapan masyarakat Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah, Nomor 1 tahun 2016,tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung. Jum’at (05/05/23). “Semoga, dengan adanya peraturan…

Read More