Pringsewu (ISN) – Kasus dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Sulastri, Ketua BUMDes Pekon Siliwangi, terus bergulir dan kini menguak sejumlah fakta baru yang memperkuat dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selama tujuh tahun terakhir.(23.05.2025)
Mantan Penjabat (PJ) Kepala Pekon dan juga Sekretaris Desa (Sekdes) saat itu, Surip, mengungkapkan bahwa selama menjabat, Sulastri tidak pernah melaporkan pendapatan BUMDes, apalagi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).
“Ibu Sulastri sebagai ketua BUMDes tidak pernah melaporkan pendapatan BUMDes, apalagi memberikan PAD ke pekon,” tegas Surip.
Padahal, lanjut Surip, keberadaan ruko yang dikelola oleh BUMDes selalu terisi selama masa kepemimpinan Sulastri. “Ada sekali-kali kosong, tapi tidak lama, langsung terisi kembali,” ujarnya, menyiratkan bahwa seharusnya ada pemasukan rutin yang bisa dilaporkan ke pekon.
Hal senada diungkapkan oleh Sekdes aktif saat ini, Alpian. Ia menyatakan bahwa laporan keuangan BUMDes nyaris tidak pernah disampaikan secara terbuka.
“Setahu saya, kalau dulu memang tidak pernah dilaporkan ke pekon. Pernah sekali itu pun karena saya yang minta laporan tentang BUMDes. Baru Ibu Sulastri buat laporan, itu pun karena akan ada pergantian ketua BUMDes,” jelas Alpian.
Tak hanya soal transparansi keuangan, dugaan ketidakwajaran juga muncul terkait pembangunan kolam budidaya yang sempat diklaim oleh Sulastri sebagai kolam terpal. Namun setelah dilakukan pengecekan langsung, kolam tersebut ternyata dibangun menggunakan bata permanen, mengindikasikan adanya penggunaan dana lebih besar dari yang diungkapkan.
Mirisnya, berdasarkan keterangan warga yang ikut dalam pembangunan, tukang dan kenek yang bekerja membangun kolam tersebut ternyata tidak pernah menerima bayaran.
Kasus ini menambah panjang daftar pertanyaan publik terhadap pengelolaan BUMDes Pekon Siliwangi. Warga mendesak adanya audit menyeluruh dan transparansi laporan keuangan dari masa jabatan Sulastri serta penyelidikan lebih lanjut dari aparat berwenang. (Neki)
