Hukum – Intisarinews

Siap Berikan Dampingan Hukum Gratis, Merik: ‘Kita Pastikan Warga Dapat Keadilan’

Juli 14, 2022Juli 26, 2022 Intisari News

LAMPUNG SELATAN (ISN) – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus konsisten dalam mengimplementasikan sebutan “Pengacara Wong Cilik”. Hal ini dibuktikan, dengan adanya roadshow kegiatan sosialisasi pendampingan hukum gratis untuk masyarakat di Kabupaten Khagom Mufakat. Utamanya, yaitu terhadap masyarakat kelas menengah kebawah atau prasejahtera ketika menghadapi perkara hukum pidana. Sosialisasi pendampingan hukum gratis, kali ini dilakukan BBHAR di Desa Kerinjing, Kecamatan Rajabasa, Rabu (13/7/2022). Kepala BBHAR DPC PDI Perjuangan Lamsel, Merik Havit, SH, MH, menyampaikan, tujuan program BBHAR DPC PDI Perjuangan Lamsel…

Dinas PUPR Lampung Utara Gelar Paket Tahun 2021, Ini Kata Syahrizal Adhar!

Agustus 24, 2021 Intisari News

LAMPUNG UTARA (ISN) – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Syahrizal Adhar selain aparat penegak hukum ia mengajak masyarakat ikut serta dalam menjaga dan mengawasi infrastruktur yang dibangun oleh pihak ketiga atau rekanan. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi diruang kerjanya. Tentunya agar pemerintah dan masyarakat tidak mengalami kerugian atas kecurangan yang mungkin bisa saja terjadi oleh rekanan yang tidak bertanggung jawab.…

Tirta Gautama: Pentingnya Pendampingan Advokasi Sosial Pada Anak

Maret 19, 2020Maret 19, 2020 Intisari News

LAMPUNG UTARA (ISN) – Profesi Pekerja Sosial tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, namun masih banyak dari masyarakat yang belum memahami fungsi dan peran pekerja sosial di dalam mekanisme sistem peradilan pidana anak yang ada di Indonesia. Seperti yang di jelaskan Tirta Gautama, S.H.,M.H salah satu pekerja sosial dengan wilayah kerja Kabupaten Lampung Utara mengenai tugas pekerja sosial profesional seperti pendampingan advokasi sosial pada anak “Kalau kita merujuk pada Pasal 68 ayat 1 UU No 11 Tahun 2012 disana menjelaskan mengenai tugas pekerja sosial profesional dan tenaga…

Serangan Balik Atas Sengketa Pilkades Wahab Berdampak Tuntutan, Enggan Komentar

November 29, 2019November 29, 2019 Intisari News

LAMPUNG UTARA (ISN) – Menurut putusan Mahkama Agung (MA) atas penolakan permohonan kasasi panitia Pilkades serentak Kabupaten Lampung Utara tahun 2017,dengan bukti putusan.No:3174.K/PDT/2018.JO.7/Pdt.G/2017/PN.KBU. Dikatakan Samsi,berakhirnya proses hukum tentang pelanggaran prosedur proses pemilihan pilkades serentak Kabupaten Lampung Utara,tahun 2017 yang berarti bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa panitia Pilkades telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menggugurkan dirinya sebagai salah satu calon kepala desa di Desa Bandar Putih Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. “Dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI ini,maka surat keputusan…

LBH CIKA: Implementasi Asas Equality Before The Law Harus Sama

November 18, 2019 Intisari News

BANDAR LAMPUNG (ISN) – Pelayanan hukum terhadap masyarakat sebagai pencari keadilan harus dilakukan aparat penegak hukum dengan sama sebagaimana Asas Equality Before the Law. Asas ini adalah norma yang melindungi hak asasi warga negara, dimana setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum, dengan demikian setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dalam rangka menguji implementasi asas hukum ini, Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH – CIKA) sedang mengajukan penangguhan penahanan dan penangguhan sementara perkara atau laporan polisi kepada Kepolisian Daerah…

Andi Surya: Dialog Grondkaart PT. KAI di Jakarta Mengabai Ahli Hukum Agraria

Desember 16, 2018Desember 16, 2018 intisariadmin

JAKARTA, (ISN) – “Ada hal aneh ketika mencermati dialog tentang lahan grondkaart di sebuah ballroom hotel bintang lima di Jakarta beberapa waktu lalu”. Sebut Andi Surya ketika berpendapat terkait acara ‘Ngobrol Tempo’ yang disponsori BUMN PT. KAI dengan tema sentral ‘Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum’ di Hotel Borobudur Jakarta (06/12/18). “Itu kan seharusnya ajang diskusi yang bernuansa akademik hukum. Bicara grondkaart adalah tentang hukum agraria dan keabsahan kepemilikan lahan, maka alangkah baik jika nara sumbernya berlatar ahli hukum agraria”. Sebut Andi Surya. Saya amati tidak satu pun pembicara yang berlatar akademik hukum…

Andi Surya: Pelepasan dan Pengalihan HPL Way Dadi Dapat Berakibat Hukum di Belakang Hari

Desember 16, 2018 intisariadmin

BANDAR LAMPUNG, (ISN) – “Sebuah alas hak yang kuat harus bisa memberi ketegasan atas penguasaan lahan. Jika ada satu alasan saja yang melemahkan maka alas hak tersebut bisa dipersoalkan secara regulasi dan hukum” Sebut Andi Surya ketika menyikapi masalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Way Dadi Panjang yang saat ini menjadi sorotan masyarakat karena akan dilepas oleh pemegang hak yaitu Pemprov Lampung. “Pertama, secara perundang-undangan, konsep HPL tidak memiliki sandaran UU yang cukup kuat karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 secara tegas dan spesifik tidak menyebut adanya HPL. Dalam UUPA…