Dugaan Pembiaran 90 Kades Terindikasi Korupsi,Diduga DPMD Lampura Sengaja

LAMPUNG UTARA (ISN) – Menurut Samsi Eka Putra sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Awalindo sekaligus pemenang sengketa pemeilihan kepala desa (Pilkades) 2017,baru-baru ini.Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terindikasi telah melakukan pembiaran terhadap 90 Kepala Desa (Kades) atas dugaan tindakan pidana korupsi selama para kades menjabat. Samsi menguraikan, pada tahun 2017 dirinya melakukan guguatan secara hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara,karena menurut penilaiannya pelaksanaan Pemilihan Pilkades serentak pada saat itu cacat hukum, kemudian hasil daripada gugatan,telah di menagkannya di pengadilan Negeri Kotabumi dan telah di kuatkan oleh Mahkamah Agung. Sabtu (10/10).…

Loading

Read More

Ini Daftar Kepala Desa Kab. Lampung Utara Terancam di Berhentikan

LAMPUNG UTARA (ISN) – Atas gugatan Samsi Eka Putra terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di kabupaten Lampung Utara tahun 2017 , yang telah di kuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang mana hal tersebut tertuang dalam putusan No.3174.K/PDT/2018. Tanggal 30 November 2018 lalu, akan berdampak pada pemberhentian terhadap kepala desa yang memiliki Nomor Surat keputusan (SK)Bupati Lampung Utara B/347/24-LU/HK/2017. Senin (31/08). Selain pemberhentian menurut Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi pada taggal 11 Desember 2017 dengan Amar Putusa di antaranya : 1. Mengabulkan…

Loading

Read More

Hutan Lindung Tidak Boleh Jadi Perkebunan

JAKARTA (ISN) – Dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015, yang mana sebelumnya hutan lindung boleh diubah menjadi perkebunan tetapi sekarang sudah tidak bisa.Atas di kabulkannya permohonan judicial review yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) oleh Mahkamah Agung (MA).selasa 07/01. Hal tesebut di Kutip pada  detik.com. PP yang dimaksud adalah PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Adapun pasal yang digugat adalah Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan…

Loading

Read More