Pringsewu (ISN) – Upaya konfirmasi yang dilakukan Media Tuntas Lampung terkait penggunaan dana desa di Pekon Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, kembali menemui kebuntuan. Saat wartawan mendatangi kantor pekon untuk kedua kalinya, Kepala Pekon Keputran tidak berada di tempat.
Ketidakhadiran kepala pekon dan sikap tertutup perangkat desa memunculkan dugaan adanya penyimpangan anggaran dana desa yang diduga digunakan untuk mempertebal kantong pribadi oknum terkait.
Menurut keterangan bendahara pekon, sekretaris desa sedang sakit, dan pihaknya mengaku telah dikuasakan oleh kepala pekon untuk memberikan keterangan kepada media.
“Prihal konfirmasi dan media sudah dikuasakan ke saya, mau konfirmasi apa?” ungkap bendahara kepada wartawan di kantor Pekon Keputran, Rabu (12/11/2025).
Namun, saat dikonfirmasi mengenai beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa, bendahara justru tidak mengetahui secara pasti jumlah nominal pada sejumlah program, di antaranya:
1. Sambungan air bersih ke rumah warga
“Prihal nominal tidak tahu,” ujarnya.
2. Pembangunan sarana air bersih — “Tidak tahu kalau masalah nominal,” tambahnya.
3. PAUD nonformal milik desa — “Untuk guru honor Rp50.000 per orang,” katanya.
4. Ketahanan pangan – lumbung desa — “Saya tidak tahu prihal anggaran,” lanjutnya.
Sikap tidak transparan tersebut menimbulkan kecurigaan publik bahwa pengelolaan dana desa di Pekon Keputran tidak berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Padahal, bila benar telah mendapat kuasa untuk memberikan keterangan, bendahara seharusnya siap dengan data dan dokumen keuangan desa.
Alamat Pekon Keputran:
Jalan Raya Pekon Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
pemerintah kecamatan Sukoharjo dan Inspektorat Kabupaten Pringsewu segera melakukan pemeriksaan serta memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan dan peruntukannya.
