Bandar Lampung (ISN) – Skandal pengelolaan anggaran menghantam Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Belanja makanan dan minuman rapat yang seharusnya berbasis kebutuhan kegiatan resmi, justru terindikasi berubah fungsi menjadi “jatah makan rutin” yang dibiayai uang rakyat. Dalam temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mengungkap realisasi belanja bernilai miliaran rupiah yang tidak sejalan dengan pelaksanaan kegiatan rapat. Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan Rp12,03 miliar untuk konsumsi rapat. Angka yang tidak kecil untuk sekadar menunjang aktivitas administratif lembaga legislatif. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukan besarannya, melainkan cara anggaran itu…
