Arogansi Oknum Kadis Lampung Di Pusaran Hukum: Menguji ‘equality Before The Law’ 

Oleh Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., PIA.  Guru Besar Ilmu Hukum FH Unila Konstitusi kita telah menggariskan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap warganya memiliki kedudukan yang sama rata di hadapan hukum (equality before the law). Namun, idealisme tersebut kerap diuji ketika berhadapan dengan tembok kekuasaan dan jabatan. Kasus dugaan pengancaman dan intimidasi yang menyeret nama Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, menjadi panggung krusial bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa hukum tidak tumpul ke atas. Ketika sebuah rekaman…

Loading

Read More

DPP Pematank Desak Dinas PU Lamsel Evaluasi dan Cabut Izin Developer Melana

Intisarinews.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pematank berencana melayangkan surat resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan terkait izin operasional PT. MELANA ANDESPAL PROPERTI (MAP) developer Perumahan Melana Estate group. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah segera mengevaluasi legalitas dan tanggung jawab PT. MAP terhadap konsumen maupun lingkungan sekitar perumahan yang mereka bangun. Ketua DPP Pematank menilai, developer PT. MAP diduga abai terhadap tanggung jawabnya kepada masyarakat. Bahkan, pihaknya mendesak Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan untuk tidak segan mencabut izin operasional developer tersebut apabila terbukti lalai…

Loading

Read More