Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung di ruang kerjanya pada Jumat, (25/7/2025).
Pertemuan itu menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Marindo menyampaikan arahan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, agar setiap kebijakan strategis dikonsultasikan dengan BPKP untuk memperoleh second opinion yang objektif dan menyeluruh.
“Setiap kebijakan fiskal harus disiapkan dengan matang, tanpa membuka celah yang bisa menggerus kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi dan kerja sama OPD dengan BUMD serta mitra strategis lainnya.
Pemprov, kata dia, berkomitmen membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang bersih.
Ia pun mengapresiasi peran BPKP sebagai mitra pengawasan yang konstruktif.
Plt. Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiyawan, menyatakan kesiapan lembaganya mendampingi pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Fokus BPKP, kata Agus, mencakup tiga aspek utama tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
BPKP Lampung Marindo Kurniawan Sekdaprov Lampung
