Intisarinews.co.id — Dewan Pendidikan Provinsi Lampung menjalin sinergi dan kolaborasi program pendidikan dengan anggota Komisi X DPR RI, Ruby Chairani Syiffadia Fraksi Partai Gerindra, berlangsung di salah satu Restoran kota Bandar Lampung.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah program pendidikan yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke daerah, termasuk bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), revitalisasi sekolah, serta persoalan ketidaktepatan data desil yang menjadi salah satu kendala bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh bantuan.
Mewakili Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Tedi Purwoko mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan mengidentifikasi program-program yang dapat dikolaborasikan ke depan.
“Kita membahas terkait sinergitas dan apa yang bisa dikolaborasikan nanti ke depan,” kata Tedi.
Menurutnya, sejumlah program yang telah berjalan selama ini dinilai perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran, terutama program bantuan pendidikan bagi masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima.
“Kita akan mencoba agar program-programnya bisa sampai ke daerah. Selama ini program-program yang sudah diberikan oleh Ibu Rubi sebenarnya sudah cukup banyak. Kita tinggal mengawal saja. Mudah-mudahan program-programnya selalu tepat sasaran dan memang layak bagi yang berhak mendapatkan KIP,” ujarnya.
Selain bantuan pendidikan, revitalisasi sekolah juga menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut. Tedi menyebut masih terdapat sekolah yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kondisi sarana dan prasarana pendidikan.
Menurutnya, kolaborasi dengan anggota DPR RI Komisi X diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan sekolah-sekolah di Lampung agar memperoleh perhatian melalui program yang tersedia.
Ia menjelaskan, Dewan Pendidikan Provinsi Lampung yang relatif baru terbentuk juga perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk wakil rakyat di tingkat pusat.
“Harapannya, program-program dari DPR RI bisa berkolaborasi dengan Dewan Pendidikan, terutama di Provinsi Lampung, karena beliau juga daerah pemilihan Lampung I,” kata Tedi.
Dalam pertemuan itu, persoalan data desil turut menjadi pembahasan. Tedi mengatakan, terdapat mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang justru tercatat pada desil 6 sehingga mengalami kendala untuk mendapatkan bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena penentuan penerima bantuan pendidikan berkaitan dengan data sosial ekonomi yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan.
“Banyak yang kuliah dan memang kurang mampu, tetapi desilnya 6 sehingga tidak bisa mendapatkan KIP,” ungkapnya.
Ia menyebut persoalan tersebut akan menjadi perhatian anggota Komisi X DPR RI dan diharapkan dapat disampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk ditindaklanjuti, terutama apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.
Tedi mengatakan, berbagai masukan dari masyarakat selama ini menunjukkan adanya persoalan dalam penentuan desil. Karena itu, perbaikan dan pemutakhiran data dinilai penting agar bantuan pendidikan dapat menjangkau mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
“Banyak masukan dari bawah terkait desil ini. Ada yang mempertanyakan mengapa tidak mendapatkan bantuan. Itu supaya BPS nanti bisa memperbaiki,” ujarnya.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, yakni Dr. Azqia Akidatul Izzah, S.Hum., M.Pd., Dr. Mansur, M.Pd.I., Dr. Topan Indra Karsa, S.H., M.H., Dr. (C) Akbar Tanjung, M.Pd., A. Burhanuddin, HB, S.H.I., M.Pd., Abdul Karim, S.Pd., M.Pd., Hengky Irawan, S.P., S.H., M.H., C.Med., Leliana Tiara, S.H., M.H., serta Tedi Purwoko, S.H., M.H.
Melalui pertemuan tersebut, Dewan Pendidikan Provinsi Lampung berharap koordinasi dengan Komisi X DPR RI dapat memperkuat pengawalan program pendidikan, memperluas jangkauan bantuan, serta mendorong perbaikan data penerima agar program yang tersedia lebih tepat sasaran.
(Red)
