PRINGSEWU – Niatnya sederhana. Hanya ingin tahu, ingin jelas, ingin terbuka.
Tapi apa yang dialami tim kontrol sosial di Kabupaten Pringsewu justru sebaliknya. Saat mencoba menelusuri pengelolaan BUMDes Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu, yang mereka temui justru pintu yang sulit dibuka.
Irban sulit ditemui. Kepala BUMDes-nya pun disebut sangat sulit ditemui. Setelah berkali-kali mencoba, barulah Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Akbar, mau menjelaskan langsung kepada salah satu anggota tim pada slasa, 9 November 2026.
Namun penjelasan itu justru memunculkan pertanyaan baru.
“Tidak semua data hasil pemeriksaan dapat diberitahukan, karena ada sebagian data yang bersifat rahasia,” kata Akbar, seperti disampaikan tim.
Bagi tim, jawaban itu belum cukup. Mereka hanya ingin kejelasan. Sebab, di lapangan, mereka mengaku menemukan beberapa kejanggalan di BUMDes Podomoro yang menurut mereka harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Tim menegaskan, hingga hari ini tidak ada satu pun aturan yang melarang warga atau tim kontrol sosial untuk mengetahui pengelolaan BUMDes. Justru sebaliknya, undang-undang dan aturan yang berlaku mewajibkan BUMDes dikelola secara terbuka.
Bagi tim, BUMDes bukan milik perorangan. BUMDes adalah milik pekon, milik masyarakat. Dana yang dikelola di dalamnya adalah uang rakyat. Maka wajar jika masyarakat bertanya, dan wajib dijawab dengan terbuka
(Neki)
