Intisarinews.co.id – Pemanfaatan aset milik Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung di Gang Darta, Kelurahan Langka Pura, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, menuai tanda tanya.
Lahan milik pemerintah tersebut kini dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, mulai dari usaha bengkel mobil hingga pembangunan bangunan semi permanen yang diperuntukkan sebagai kafe.
Persoalan ini bukan sekadar berdirinya bangunan usaha di atas tanah milik pemerintah. Legalitas penyewaan, mekanisme penunjukan penyewa, kewenangan pihak yang mengurus transaksi, hingga aliran uang sewa ke kas daerah menjadi hal yang patut dibuka secara transparan.
Terlebih, dalam penelusuran di lapangan, muncul nama seorang oknum berinisial E yang disebut-sebut sebagai salah satu ketua pemuda di Kota Bandar Lampung.
Nama tersebut mencuat setelah pemilik bengkel menghubungi yang bersangkutan dan menyebutnya sebagai pihak dari Dinas Kehutanan.
Saat dikonfirmasi, pemilik bengkel mengaku telah mengurus penyewaan lahan dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia bahkan mengklaim pemanfaatan lahan tersebut telah resmi dan pembayaran sudah dilakukan.
“Kalau aku urusan sudah dengan Pemprov, sudah legal, sudah bayar karena ada peraturan apa begitu. Saya sudah menyewa mulai tahun ini. Yang jelas sudah resmi, sudah daftar,” ungkapnya.
Namun, ketika diminta menjelaskan nominal pembayaran serta memastikan apakah uang sewa tersebut benar-benar masuk ke rekening kas daerah, pemilik bengkel justru enggan membeberkannya.
“Kalau mau tahu berapa sewanya, kami tidak bisa kasih tahu, silahkan langsung tanya ke dinas terkait,” ujarnya.
Sikap tertutup tersebut menyisakan pertanyaan. Jika penyewaan memang telah dilakukan secara resmi, semestinya dokumen perjanjian, besaran tarif, serta bukti pembayaran tidak menjadi persoalan untuk dijelaskan.
Menariknya, pemilik bengkel juga menyebut pihak Kehutanan sebagai instansi yang berkaitan dengan penyewaan lahan. Bahkan, ia sempat menghubungi seorang tokoh pemuda yang disebut sebagai orang Dinas Kehutanan dan ia menawarkan agar tim media bertemu langsung dengan pihak dinas.
Kemunculan nama tersebut memunculkan pertanyaan mengenai posisi dan kewenangan pihak yang terlibat dalam proses penyewaan aset pemerintah.
Apakah hanya sebatas penghubung atau turut mengurus transaksi penyewaan? Hal ini perlu diperjelas agar tidak muncul dugaan adanya praktik perantara dalam pemanfaatan aset daerah.
Tak hanya bengkel, di lokasi yang sama juga ditemukan aktivitas pembangunan kafe. Ironisnya, pekerja yang berada di lokasi mengaku tidak mengetahui status lahan maupun legalitas pembangunan tersebut.
“Itu urusan bos,” katanya.
Saat ditanya keberadaan pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan kafe, pekerja tersebut justru menyebut bosnya tidak pernah datang ke lokasi.
“Enggak pernah datang bosnya,” tuturnya.
Kondisi ini semakin memperkuat pentingnya keterbukaan pengelolaan aset daerah. Sebab, pemanfaatan tanah pemerintah untuk kepentingan komersial tidak boleh berjalan hanya berdasarkan pengakuan sepihak tanpa kejelasan administrasi dan pertanggungjawaban.
Terpisah, Kepala UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, Saprul Al Hadi, membenarkan bahwa lahan tersebut merupakan aset milik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
“Kepemilikan lahan, punya Dinas Kehutanan,” ungkap Saprul.
Ia juga menegaskan bahwa kewenangan pemanfaatan dan penyewaan aset tersebut bukan berada di BPKAD.
“Bukan, pemanfaatan sewanya sama Dishut,” jelasnya.
Ketika disinggung mengenai kewajiban izin kepala daerah dalam penyewaan aset pemerintah, Saprul mengarahkan agar persoalan tersebut dikonfirmasi langsung kepada Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung.
Padahal, dalam ketentuan yang disinggung, kepala dinas tidak memiliki kewenangan menyewakan aset secara mandiri. Penyewaan harus mendapatkan persetujuan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Menanggapi hal tersebut, Saprul meminta tim media terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan.
“Ke Dishut aja ya, sudah kontak ke Dishut belum? Ya konfirmasi ke Dishut dulu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mengarahkan tanggung jawab penjelasan kepada Dinas Kehutanan, terutama terkait mekanisme penyewaan, pihak yang mengurus transaksi, nilai kontrak, serta bukti penyetoran uang ke kas daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Hendika Jaya Putra, membenarkan bahwa lahan di Gang Darta tersebut merupakan aset instansinya.
“Ya betul aset tersebut milik dinas,” kata Hendika.
Disinggung mengenai perizinan penyewaan, Hendika mengklaim seluruh proses telah berjalan sesuai regulasi.
“Semua secara administrasi sesuai perda kalau ini,” ujarnya.
Namun, di tengah munculnya nama oknum ketua pemuda yang disebut berkaitan dengan proses penyewaan, Hendika justru meminta bantuan media untuk menelusuri siapa pihak yang diduga menerima pembayaran secara tunai.
“Coba bantu saya cari info siapa oknumnya yang ada pembayaran tunai itu. Ada namanya enggak,” kata Hendika.
Hendika juga mempertanyakan posisi bangunan bengkel yang dimaksud, apakah berada di sebelah atau di dalam pagar aset.
Terkait nilai pemanfaatan lahan, Hendika menyebut tarif sewa ditetapkan sebesar Rp20.000 per meter persegi untuk jangka waktu satu tahun.
Ia menjelaskan luas lahan sekitar 400 meter persegi. Untuk penyewaan bengkel, nilai yang disebutkan sebesar Rp10.400.000 per tahun, sedangkan penyewaan untuk kafe mencapai Rp20.000.000 per tahun.
Hendika menegaskan bahwa uang sewa telah masuk ke Kas Daerah (Kasda) sesuai tarif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024.
“Biaya sewa sudah masuk kasda sesuai tarif perda 4 tahun 2024. Mereka langsung setor ke kasda, kita cuma buat STS-nya,” jelasnya.
Ketika kembali disinggung mengenai bukti penyetoran uang sewa ke kas daerah, Hendika menyatakan bahwa dokumen tersebut seharusnya tersedia karena penerimaannya tercatat dalam rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Harusnya ada. Karena masuk di rekap PAD,” ujarnya.
Jika mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, pemanfaatan aset daerah memiliki mekanisme dan ketentuan administrasi yang wajib dipatuhi.
Dalam Pasal 116 Permendagri tersebut, besaran sewa tanah dan/atau bangunan milik daerah ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kewenangannya. Sementara Pasal 130 mengatur bahwa hasil penyewaan barang milik daerah wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Artinya, klaim bahwa seluruh uang sewa telah masuk kas daerah harus dapat dibuktikan melalui dokumen perjanjian sewa, bukti setor resmi, serta pencatatan penerimaan dalam administrasi keuangan daerah.
Selain itu, keberadaan bengkel dan pembangunan kafe juga harus dipastikan telah memperoleh persetujuan pemanfaatan lahan dan memenuhi ketentuan perizinan bangunan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta kesesuaian tata ruang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021.
Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi pernyataan bahwa semuanya telah sesuai regulasi. Dokumen penyewaan dan bukti penerimaan daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan aset pemerintah.
Terlebih, munculnya nama pihak di luar struktur pengelola aset yang disebut berkaitan dengan proses penyewaan serta adanya informasi dugaan pembayaran tunai harus ditelusuri secara terbuka.
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung perlu memastikan siapa yang mengurus penyewaan, siapa yang menerima pembayaran, bagaimana mekanisme transaksi berlangsung, dan apakah seluruh uang yang dibayarkan penyewa benar-benar masuk ke kas daerah.
Aset pemerintah merupakan barang milik daerah yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai lahan milik pemerintah justru menjadi ladang bisnis tanpa pengawasan yang jelas, sementara masyarakat hanya diminta percaya pada klaim bahwa semuanya sudah sesuai aturan. (Vrg/Hen)
