Intisarinews.co.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sejahtera Bersama Lampung menggelar kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Aula Kelurahan Sepang Jaya, Bandar Lampung.
Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari unsur masyarakat setempat tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen LBH Sejahtera Bersama Lampung dalam mendorong terwujudnya akses keadilan yang mudah dijangkau masyarakat, khususnya melalui penguatan keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan.
Ketua LBH Sejahtera Bersama Lampung, Masayu Robianti, S.H., M.H., CPCLE., CPM, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan Posbankum memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Posbankum diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, hingga pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan hukum. Karena itu, pembinaan ini penting agar masyarakat memahami fungsi dan manfaat Posbankum,” ujarnya.
Ia juga berharap masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam memperoleh informasi maupun mengakses layanan bantuan hukum ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.
Apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut turut disampaikan Sekretaris Lurah Sepang Jaya, Soeharto, yang hadir mewakili Lurah Sepang Jaya.
Menurutnya, pembinaan Posbankum merupakan langkah positif dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat di lingkungan kelurahan.
“Kami mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan LBH Sejahtera Bersama Lampung ini. Mudah-mudahan melalui pembinaan Posbankum, masyarakat semakin memahami persoalan hukum dan mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika menghadapi permasalahan hukum,” ungkap Soeharto.
Memasuki sesi materi, narasumber pertama, Dr. Indrawati Imron, S.H., M.H., selaku Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, memaparkan pentingnya pembinaan Posbankum, peran penyuluh hukum, serta fungsi Posbankum sebagai sarana pemberian informasi dan layanan hukum bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman hukum serta mengetahui mekanisme penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi.
Materi selanjutnya disampaikan Tian Terina, S.H., M.H., dari Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai). Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya pemahaman hukum dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung keberlangsungan Posbankum.
Menurutnya, kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun lembaga hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu mengenali persoalan hukum sejak dini dan mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikannya.
Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Selain menyimak materi yang disampaikan para narasumber, peserta juga terlibat dalam diskusi dan tanya jawab mengenai berbagai persoalan hukum yang berpotensi terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Interaksi tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan sekaligus memperoleh penjelasan langsung dari para narasumber terkait persoalan hukum yang mereka hadapi maupun temui di lingkungan sekitar.
Melalui kegiatan ini, LBH Sejahtera Bersama Lampung berharap masyarakat Kelurahan Sepang Jaya semakin memahami hak dan kewajiban hukumnya serta mengetahui akses layanan bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi permasalahan hukum.
Pembinaan Posbankum juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah kelurahan, lembaga bantuan hukum, tenaga penyuluh hukum, akademisi, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang sadar hukum.
LBH Sejahtera Bersama Lampung menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan penyuluhan dan pembinaan hukum sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan semakin kuatnya keberadaan Posbankum di tingkat kelurahan, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang merasa sendiri atau kesulitan mencari informasi dan bantuan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
