Intisarinews.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan konflik pendirian rumah ibadah melalui penguatan sistem deteksi dini (Early Warning System/EWS). Upaya tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Beranda Kerukunan: Dialog EWS Konflik Pendirian Rumah Ibadah yang digelar di Aula Saibatin kantor setempat, Rabu (18/11/2026).
Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, dalam sambutan sekaligus penyampaian materinya menekankan pentingnya mengenali potensi konflik sejak awal agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Menjaga kerukunan tidak cukup hanya dengan menangani konflik setelah terjadi. Kita harus mampu membaca gejala dan melakukan langkah pencegahan sebelum muncul benturan di tengah masyarakat,” kata Zulkarnain.
Menurut dia, keberagaman Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dikelola dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap perbedaan, serta perlindungan hak setiap warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya.
“Indonesia adalah negara Pancasila yang mengambil nilai-nilai agama dan memfasilitasi kehidupan beragama. Negara memberi kebebasan beragama dan memfasilitasi kehidupan beragama. Umat beragama menerima konstitusi, ideologi, serta sistem tata negara,” ujarnya.
Dalam konteks pendirian rumah ibadah, Zulkarnain mengidentifikasi sejumlah potensi persoalan yang perlu diantisipasi, mulai dari perbedaan pemahaman terhadap regulasi, keberatan masyarakat, polemik dokumen persyaratan, penyebaran disinformasi, hingga provokasi melalui media sosial.
Ia menjelaskan, gejala konflik sebenarnya dapat dikenali sebelum terjadi benturan terbuka. Informasi yang simpang siur, keberatan warga, dan polemik dokumen merupakan sinyal awal yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Jangan menunggu konflik terjadi baru kita bergerak,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi potensi tersebut, Zulkarnain mendorong penguatan EWS melalui lima tahapan, yakni deteksi, verifikasi, klasifikasi, respons, dan monitoring. Informasi yang diterima, menurut dia, harus terlebih dahulu diperiksa kebenarannya, dipetakan berdasarkan tingkat risiko, kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi di lapangan.
“EWS bukan hanya tempat menerima laporan. Informasi harus diverifikasi, diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya, kemudian ditindaklanjuti secara tepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan potensi konflik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), aparat keamanan, tokoh agama, hingga masyarakat. Koordinasi diperlukan agar setiap pihak memiliki kesamaan informasi dan langkah penanganan yang terarah.
“Jangan sampai masing-masing pihak bergerak sendiri tanpa koordinasi. Kita membutuhkan data dan jalur komunikasi bersama agar setiap persoalan dapat ditangani secara proporsional,” katanya.
Selain penguatan deteksi dini, Zulkarnain mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat.
Ketentuan tersebut antara lain mengatur persyaratan daftar nama dan KTP pengguna paling sedikit 90 orang, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, serta rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan FKUB kabupaten/kota.
“Regulasi harus dipahami bersama. Selain kelengkapan administrasi, komunikasi dengan masyarakat sekitar juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Zulkarnain juga mendorong optimalisasi Sistem Informasi Kerukunan Umat Beragama (SI-Rukun) sebagai instrumen pencatatan dan pemantauan potensi konflik sosial berdimensi keagamaan.
Sistem yang diluncurkan Kementerian Agama pada 29 September 2025 tersebut diharapkan dapat mendukung dokumentasi informasi, memperkuat koordinasi, serta memudahkan proses tindak lanjut terhadap potensi persoalan.
Penguatan jejaring pelapor juga menjadi perhatian. Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, penghulu, FKUB, dan pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kepekaan terhadap potensi kerawanan serta mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat.
“Rumah ibadah seharusnya menjadi ruang ketenteraman. Sistem peringatan dini membantu negara dan masyarakat menjaga hak beribadah tanpa membiarkan perbedaan berkembang menjadi konflik,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kemenag Lampung, Solihin, mengatakan keberagaman agama dan budaya di Lampung merupakan kekayaan sekaligus amanah yang harus dijaga bersama.
Menurut Solihin, perbedaan pemahaman terhadap ketentuan, kurangnya komunikasi antarpihak, serta keterlambatan mengidentifikasi potensi persoalan dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, kegiatan Beranda Kerukunan bertujuan memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengelola potensi konflik pendirian rumah ibadah secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.
“Kami berharap kegiatan ini membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta mendorong pemetaan potensi kerawanan di kabupaten/kota,” ujarnya.
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Tim Kerukunan Umat Beragama (KUB) Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Lampung tersebut diikuti 60 peserta yang terdiri atas tokoh lintas agama, anggota FKUB Provinsi Lampung, penyuluh lintas agama, dan pegiat kerukunan.
![]()
