
PRINGSEWU – Kontingen Kabupaten Pringsewu yang menargetkan peringkat 3 pada Porprov X Lampung 2026 justru diwarnai kekacauan administrasi di tubuh KONI Kabupaten Pringsewu sendiri.
Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2026 tentang Pembatalan Penataan Personalia Satuan Tugas (Satgas) Porprov X Lampung menjadi sorotan. Pasalnya, di dalam SK itu tertulis pembatalan didasarkan pada Rapat Pimpinan Pengurus KONI tanggal 16 November 2026, namun di bagian akhir SK tertulis ditetapkan pada 7 November 2026.
Rapat belum terjadi, SK sudah ditetapkan. Mundur 9 hari.
Ketua Umum Lempar ke Sekretaris
Saat awak media meminta konfirmasi kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Pringsewu, dr. Ferdy Djaya Saputra, pada Selasa (18/11/2026) pukul 17.24 WIB, jawaban yang diterima justru sangat singkat:
> “Sama sekretaris saja yah”
Padahal SK pembatalan tersebut ditandatangani oleh dirinya sendiri. Saat SK-nya dipertanyakan, Ketua Umum justru melempar tanggung jawab.
Sekretaris Ngaku Typo dan Salah Hitung Anggaran
Setelah diarahkan ke Sekretaris, Rangga selaku Sekretaris KONI Kabupaten Pringsewu akhirnya memberikan jawaban pada pukul 17.26 WIB.
Terkait tanggal yang janggal, Rangga menyebut itu hanya salah ketik.
“Perihal penulisan tanggal 07 November 2026 sebagai tanggal keluarnya surat pembatalan SK Satgas adalah typo dalam penulisan tidak ada maksud apapun atau disengaja,” ujar Rangga.
Namun Rangga juga mengakui bahwa Satgas dibentuk tanpa kepastian anggaran.
“Pada saat pembentukan Satgas Porprov KONI 2026, kami masih beranggapan akan adanya anggaran pemerintah yang di plot untuk KONI sebagai anggaran untuk tim Satgas Porprov,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah rapat antara KONI dan Disporapar, disepakati anggaran Pemda untuk Porprov difokuskan untuk operasional cabor yang bertanding, bukan untuk Satgas. Sementara anggaran hibah KONI 2026 sudah terikat untuk program kerja sesuai NPHD yang telah ditandatangani.
“Melihat anggaran hibah KONI 2026, yang peruntukannya untuk menjalankan program kerja KONI 2026 sesuai NPHD yang telah ditandatangani, sehingga anggaran hibah KONI berdasarkan hasil rapim disepakati tidak dipergunakan untuk anggaran Satgas Porprov,” ujar Rangga.
Batal Final, Tapi Tetap Disuruh Kerja
Rangga menegaskan pembatalan Satgas sudah sah sejak ditandatangani Ketua KONI dan bersifat final.
“Sejak diterbitkannya surat pembatalan tersebut dan ditandatangani oleh Ketua KONI itu sudah sah dan berlaku,” katanya.
” Berdasarkan keputusan Ketua dan pimpinan KONI yang lain keputusan ini dipastikan final,” tambahnya.
Namun di sisi lain, seluruh pengurus tetap diperintahkan melakukan monitoring dan pendampingan.
“Pendampingan akan tetap dilaksanakan oleh Waka 1, Waka 2 dan Waka 3 KONI, koordinasi antara KONI dan cabor terus dibangun. Sesuai arahan dari Ketua KONI walaupun SK Satgas dibatalkan diharapkan seluruh pengurus KONI untuk tetap melakukan monitoring dan pendampingan,” ujar Rangga.
Satgas dibatalkan secara resmi, tapi tugasnya tetap dibebankan tanpa SK, tanpa struktur yang jelas.
Cabor Tidak Diberitahu, Porprov Sudah Jalan
Yang paling miris, Rangga mengakui hingga kini belum ada penjelasan resmi kepada cabor.
“Perihal penjelasan resmi kepada cabor tentang pembatalan SK Satgas belum dibahas secara spesifik, dikarenakan gelaran Porprov sudah berjalan, sehingga fokus KONI saat ini adalah pendampingan, dan monitoring, kami pun telah membuka posko di anjungan sebagai tempat pengaduan dan pelayanan cabor,” ujarnya.
Porprov sudah berjalan, atlet sudah bertanding, tapi cabor tidak tahu siapa yang resmi mendampingi mereka.
Penutup
Mau peringkat 3 Porprov, tapi SK saja typo, Satgas dibentuk tanpa anggaran, dibatalkan tanpa sosialisasi, Ketuanya lempar jawaban ke Sekretaris.
Atlet disuruh berjuang mati-matian di lapangan, pengurusnya sibuk beralasan di belakang meja.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu Ketua Umum KONI Kabupaten Pringsewu berani menjawab langsung kebijakannya sendiri.
18 november 2026
(Tim )
![]()
