BANDAR LAMPUNG
Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki diwawancarai seusai melaksanakan RDP dengan lima OPD. Foto: Wildanhanafi/onetime.id
Onetime.id, Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyentil kebijakan anggaran 2024 yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menyebut anggaran untuk dinas-dinas mitra mereka tergolong “paling kecil” dibandingkan komisi lainnya.
Akibatnya, program pembangunan ekonomi rakyat hanya sebatas wacana.
“Anggaran 2024 kemarin untuk mitra Komisi II ini relatif paling kecil. Tapi yang lebih mengecewakan adalah proporsinya. Sebagian besar hanya untuk bayar gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, anggarannya sangat minim,” kata Ahmad Basuki dalam rapat Komisi, Kamis, (10/7/2025).
Data realisasi APBD 2024 menunjukkan, total pagu anggaran untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi II hanya Rp322,9 miliar.
Dari jumlah itu, realisasi sebesar Rp292,6 miliar 88,54 persen kebanyakan terserap untuk belanja rutin seperti honorarium dan tunjangan. Program nyata? Nyaris nihil.
OPD yang dimaksud mencakup Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UMKM, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Lingkungan Hidup, hingga Biro Perekonomian.
Semuanya, menurut Basuki, hanya bisa “bernapas pendek” dalam menjalankan tugas pembangunan ekonomi daerah.
“Celakanya, anggaran untuk mitra Komisi II ini justru menyusut dari tahun ke tahun. Padahal mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya petani,” ujarnya.
Basuki berharap platform anggaran ke depan benar-benar berpijak pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Harus selaras dengan arah kebijakan nasional dan visi Presiden terpilih, Prabowo Subianto,” katanya.
Nada serupa disampaikan anggota Komisi II lainnya, Hanifal. Politikus Demokrat ini menyebut kecilnya alokasi anggaran sebagai ironi di tengah ambisi pemerintah mendorong ketahanan pangan dan industrialisasi desa.
“Kalau anggarannya cuma cukup untuk bayar pegawai dan rapat, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya?” tukasnya.
Hanifal menambahkan, bila Lampung ingin menjadi lumbung pangan nasional, maka sektor produksi harus digarap serius sejak sekarang.
“Tapi yang terjadi, justru sektor pangan dan produksi malah dikerdilkan,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Aribun, menyarankan Pemerintah Provinsi Lampung mengevaluasi ulang cara menyusun anggaran yang terlalu birokratis dan minim orientasi rakyat.
Ia menegaskan bahwa anggaran seharusnya berpihak pada kegiatan produktif seperti bantuan sarana produksi petani, pengembangan UMKM, rehabilitasi hutan rakyat, dan pemberdayaan nelayan.
“Kita ingin anggaran mitra Komisi II diprioritaskan untuk hal-hal yang nyata. Jangan sampai RPJMD tinggal dokumen indah tanpa jejak di lapangan,” tutup Aribun.
