Anggota DPRD Lampung Dorong Pemprov Punya Kapal Sendiri di Lintasan Bakauheni–Merak

BANDAR LAMPUNG
Onetime.id, Bandar Lampung – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung mendorong pemerintah provinsi berani mengambil langkah strategis di jalur laut tersibuk nasional Bakauheni–Merak.

Gagasan yang diajukan, Pemprov memiliki kapal penyeberangan sendiri.

Anggota Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, menilai langkah ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama ini, kontribusi Lampung dari pelabuhan Bakauheni relatif kecil, hanya sekitar Rp78 juta per tahun.

“Padahal, kalau Pemprov punya kapal sendiri, potensi PAD bisa mencapai Rp3 miliar per bulan atau Rp36 miliar per tahun,” kata Munir, pada Rabu, (27/8/2025).

Menurutnya, angka itu jauh lebih besar dibandingkan penerimaan saat ini maupun kontribusi dari rencana pengelolaan Kapal Dalom yang hanya diperkirakan Rp3,7 miliar per tahun atau sekitar 5 persen dari potensi yang ada.

“Sektor transportasi laut di jalur ini peluangnya sangat besar, tapi belum tergarap serius,” ujarnya.

Munir bahkan memaparkan simulasi investasi. Harga satu kapal penyeberangan diperkirakan sekitar Rp200 miliar.

Dengan dukungan Bank Lampung, Pemprov bisa menyetor uang muka Rp50 miliar, sementara sisanya diangsur.

“Dengan potensi pendapatan yang besar, tentu investasi ini akan cepat kembali modal,” katanya.

Selain soal pemasukan, Munir menyebut kapal milik Pemprov akan memberi ruang kontrol lebih besar terhadap layanan transportasi publik.

“Ini bukan hanya soal PAD, tapi juga kedaulatan daerah dalam mengelola sektor strategis di Selat Sunda,” ujarnya.

Gagasan Munir menambah daftar panjang perdebatan soal bagaimana Pemprov Lampung memaksimalkan posisi geografisnya di pintu gerbang Pulau Sumatra.

Selama ini, sebagian besar kendali transportasi laut di jalur Bakauheni–Merak berada di tangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Dengan potensi 20–30 juta penumpang yang melintas setiap tahun, peluang finansial jalur ini memang menggiurkan.

Namun, pertanyaannya adalah apakah Pemprov Lampung berani melangkah masuk ke arena bisnis strategis itu, atau kembali sekadar jadi penonton di halaman rumah sendiri?

Anggota DPRD Lampung Bakauheni-Merak Dorong Pemprov Lampung Kapal Sendiri Munir Abdul Haris Punya Perlintasan

Loading

Related posts

Leave a Comment