Penulis: intisariadmin

BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan mengingatkan pentingnya asas keadilan dalam implementasi kebijakan Pemprov yang menghapus biaya daftar ulang, SPP, dan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri. “Kalau dipukul rata, ini perlu dikaji ulang dari sisi keadilan,” tegas Yanuar usai rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Lampung, Kamis (3/7). Yanuar mencontohkan beberapa sekolah favorit di Bandar Lampung yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Menurutnya, sekolah semacam ini sebaiknya tetap diberikan ruang gotong royong jika orang tua murid secara sukarela ingin menyumbang.…

Read More

BANDAR LAMPUNG — Kabar baik bagi para pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang telah lulus seleksi tahap 1. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan akan segera diserahkan kepada ribuan tenaga PPPK pada akhir bulan Juli 2025 ini. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim (Jihan Nurlela) kepada awak media melalui konferensi pers, Selasa (8/7/2025). Dalam pernyataannya, Jihan mengungkapkan bahwa jumlah tenaga PPPK yang akan menerima SK cukup signifikan, yakni: • 5.469 orang untuk formasi tahap 1, dan…

Read More

BANDAR LAMPUNG Dalam rapat paripurna internal, Budi Yuhanda dari Fraksi NasDem ditunjuk sebagai Ketua Pansus. Onetime.id – DPRD Provinsi Lampung resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dalam rapat paripurna internal, Budi Yuhanda dari Fraksi NasDem ditunjuk sebagai Ketua Pansus. Budi akan didampingi Hanifal (Fraksi Demokrat) sebagai Wakil Ketua dan Iswan H. Caya (Fraksi PAN) sebagai Sekretaris. Anggota pansus terdiri dari perwakilan seluruh fraksi di DPRD Lampung. Berikut susunan anggota Pansus RPJMD: Fraksi Gerindra: Ikhwan Fadil, Fauzi Heri, Mirzalie,…

Read More

BANDAR LAMPUNG Bandarlampung : Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menyatakan kecaman keras terhadap praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang kian marak terjadi, termasuk melalui komunitas daring. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma agama, budaya, dan nilai-nilai Pancasila. “Saya, khususnya Fraksi Partai Golkar, dengan tegas mengecam keras praktik LGBT dalam bentuk apapun. Ini sudah sangat meresahkan, apalagi sekarang banyak grup-grup LGBT di media sosial dengan anggota mencapai puluhan ribu orang,” ujar Putra Jaya, Selasa (2/7). Ia mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret…

Read More

BANDAR LAMPUNG Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar. Onetime.id – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menyatakan keprihatinan atas maraknya praktik dan penyebaran komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), terutama melalui platform daring. Ia menyebut fenomena ini kian meresahkan masyarakat. “Fraksi Partai Golkar, termasuk saya secara pribadi, mengecam praktik LGBT dalam bentuk apa pun. Sekarang ini banyak grup LGBT di media sosial dengan anggota yang mencapai puluhan ribu orang,” kata Putra Jaya dalam keterangan pers di Bandar Lampung, Selasa, (2/7/2025). Ia mendesak pemerintah…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Command Center Lt. 2, Kompleks Kantor Gubernur, Senin (30/6/2025). Rakor dibagi menjadi 3 sesi yang terdiri dari : sesi pertama, paparan evaluasi program pembangunan 3 juta unit rumah/tahun oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd. Sesi kedua paparan tentang Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Gratis oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dua sesi rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam negeri Ribka Haluk. Untuk sesi ketiga dipimpin…

Read More

BANDAR LAMPUNG Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Foto: Adpim. Onetime. Id Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD, Selasa, (1/7/ 2025). Sidang ini merupakan lanjutan Pembicaraan Tingkat I yang membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda). Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan mereka atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024. Selain itu, turut dibahas dua Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi, yakni Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN) – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Hanifal, mengkritisi penyelenggaraan Festival Krakatau (K-Fest) ke-34 yang tahun ini tak lagi menyertakan kunjungan ke Gunung Anak Krakatau. Ia menilai, absennya ikon utama festival itu menjadi kehilangan besar dalam daya tarik wisata Lampung. “Kegiatan festival ini bagus dan kami sangat mendukung. Tapi jangan sampai setiap tahun kegiatannya monoton. Harus ada nuansa baru supaya masyarakat dan wisatawan tidak bosan,” kata Hanifal saat dimintai tanggapan, Senin (30/ 6/2025). Hanif menyayangkan absennya trip ke Gunung Anak Krakatau, namun melihatnya sebagai peluang…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, angkat bicara soal wacana perpanjangan masa jabatan anggota legislatif menjadi tujuh tahun atau hingga 2031, buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur penyesuaian masa jabatan pasca pemilu serentak 2024. Menurut Lesty, meskipun perpanjangan masa jabatan itu mengikuti tahapan dan regulasi yang ada, pihaknya tetap akan bersikap sesuai arahan partai dan dinamika pembahasan di tingkat pusat, khususnya Komisi II DPR RI. “Kalau dari kami, pasti mengikuti saja. Tapi tentu ini masih bisa dibahas lagi karena di…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN) – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, menyoroti belum optimalnya realisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dijadwalkan berakhir pada 31 Juli 2025. Menurutnya, masih banyak persoalan di lapangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh agar program tersebut benar-benar efektif mendorong penerimaan daerah. “Saya melihat program ini belum berdampak signifikan. Banyak masyarakat mengeluh, bahkan setelah pemutihan, tagihan tetap tinggi atau justru bertambah,” kata Munir usai melaksanakan rapat paripurna DPRD Lampung pada Senin (30/6/2025). Anggota Komisi III DPRD Lampung ini menyarankan Gubernur Lampung meniru…

Read More