Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan guru. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Syukron mengatakan, di lapangan masih kerap ditemukan kasus guru yang berujung pada proses pidana hingga pemecatan akibat persoalan disiplin di sekolah. Karena itu, ia menilai kehadiran Pergub perlindungan guru sangat dibutuhkan, selama substansi aturannya disusun secara proporsional. Menurut Syukron, perlindungan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga…

Loading

Read More

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar.

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Muchtar, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan guru. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik sekaligus menjaga kualitas pendidikan. Syukron mengatakan, di lapangan masih kerap ditemukan kasus guru yang berujung pada proses pidana hingga pemecatan akibat persoalan disiplin di sekolah. Karena itu, ia menilai kehadiran Pergub perlindungan guru sangat dibutuhkan, selama substansi aturannya disusun secara proporsional. Menurut Syukron, perlindungan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga…

Loading

Read More

Komisi I DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas) Kelurahan Way Dadi

Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas) Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lampung pada Senin, (12/01/2026). Audiensi tersebut dihadiri perwakilan warga Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya yang tergabung dalam Pokmas. Mereka menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait persoalan sengketa lahan yang hingga kini belum menemukan titik temu penyelesaian. Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah disampaikan secara langsung dalam rapat tersebut.…

Loading

Read More

Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah.

Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peningkatan produksi padi di Lampung yang mencapai 14–15 persen sepanjang 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi ketahanan pangan daerah dan diharapkan dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 20 persen pada 2026. Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai kenaikan produksi padi itu tidak terjadi secara instan. Menurut dia, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras petani yang ditopang berbagai program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. “Capaian ini bukan hanya hal yang bisa kita apresiasi begitu saja.…

Loading

Read More

Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah.

Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peningkatan produksi padi di Lampung yang mencapai 14–15 persen sepanjang 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi ketahanan pangan daerah dan diharapkan dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 20 persen pada 2026. Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai kenaikan produksi padi itu tidak terjadi secara instan. Menurut dia, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras petani yang ditopang berbagai program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. “Capaian ini bukan hanya hal yang bisa kita apresiasi begitu saja.…

Loading

Read More

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi.

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, ST, menanggapi kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung sebesar 5,35 persen atau menjadi Rp3.047.734. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan ikhtiar negara dalam menjaga martabat pekerja di tengah tekanan inflasi dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. “Kenaikan UMP harus dipandang sebagai upaya menghadirkan keadilan sosial bagi pekerja, agar penghasilan yang mereka terima semakin mendekati kebutuhan hidup layak,” kata Yusnadi. Ia menilai, kebijakan tersebut membawa harapan baru bagi pekerja karena berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga, kata dia, selama ini menjadi penopang utama…

Loading

Read More

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, ST, menanggapi kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung sebesar 5,35 persen atau menjadi Rp3.047.734. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan ikhtiar negara dalam menjaga martabat pekerja di tengah tekanan inflasi dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. “Kenaikan UMP harus dipandang sebagai upaya menghadirkan keadilan sosial bagi pekerja, agar penghasilan yang mereka terima semakin mendekati kebutuhan hidup layak,” kata Yusnadi. Ia menilai, kebijakan tersebut membawa harapan baru bagi pekerja karena berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga, kata dia, selama ini menjadi penopang utama…

Loading

Read More

Anggota DPRD Pesawaran Fraksi Gerindra, Riza Fahlevi.

Bandar Lampung – Semenjak dilantik sebagai anggota DPRD Pesawaran pada 20 Agustus 2025, nama Riza Fahlevi perlahan dikenal bukan hanya di ruang rapat dewan, tetapi juga di jalan-jalan desa, sudut pasar, serta ruang-ruang kecil tempat warga menyimpan cerita. Di antara tumpukan dokumen resmi dan rapat-rapat pembahasan anggaran, Riza menyisihkan satu ruang yang ia sebut sebagai “jam mendengar” waktu khusus untuk menampung keluhan warga tanpa sekat formalitas. Bagi politisi muda dari Fraksi Gerindra itu, menjadi wakil rakyat bukan sekadar hadir saat sidang, melainkan menjemput suara sebelum menjadi aspirasi, dan mengawal aspirasi…

Loading

Read More

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza Gelar Kunjungan Kerja Ke Lampung Barat, Canangkan Desa TAPIS

LAMBAR – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza atau akrab disapa Batin Wulan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Barat dalam rangka pencanangan Desa TAPIS (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas), Senin (27/10/2025). Kehadiran Batin Wulan disambut hangat oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, bersama Ketua TP. PKK Lambar Partinia Parosil, serta jajaran Forkopimda, di antaranya Ketua DPRD Lambar sekaligus Ketua PMI Edi Novial, perwakilan TNI dan Polri, serta organisasi wanita seperti Bhayangkari, Persit, dan Dharma Wanita. Dalam sambutannya, Bupati Parosil Mabsus menyampaikan rasa…

Loading

Read More

Gubernur Mirza Ajak Dunia Usaha Bersinergi Bangun Ekonomi Lampung

BANDAR LAMPUNG — Potensi ekonomi Lampung yang besar menginspirasi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk menginisiasi kegiatan “Coffee Morning: Silaturahmi dan Ngopi Bareng Gubernur dengan Dunia Usaha” di Mahan Agung, Jumat (7/11/2025). Acara ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Provinsi Lampung dan para pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, Gubernur Mirza ingin menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Coffee Morning ini menggambarkan bahwa Pemerintah daerah tidak ingin berjalan sendiri. Namun ingin berkolaborasi dengan dunia usaha.…

Loading

Read More