Penulis: redaksi intisari

JAKARTA — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya untuk menata ulang kawasan pesisir Provinsi Lampung dalam pertemuan strategis bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Jumat (25/7/2025). Fokus utama pembahasan meliputi pendataan kawasan pesisir, penataan kembali tambak-tambak yang bermasalah, serta upaya pelestarian lingkungan lewat penanaman mangrove. “Pendataan kawasan pesisir di Provinsi Lampung. Bagaimana pendataan kawasan pesisir di Provinsi Lampung. Termasuk juga masalah tambak-tambak kami yang sudah banyak bermasalah, bagaimana kita akan merevitalisasi. Tadi salah satu opsinya, kita akan melakukan penanaman mangrove di tambak-tambak di Provinsi…

BANDAR LAMPUNG (ISN) — Di tengah polemik soal dugaan pemalsuan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung, Robi Suliska Sobri, justru memilih diam dan Bungkam. Tak satu kata pun keluar darinya, seolah ikut melindungi pelanggaran serius yang diduga terjadi di bawah hidungnya sendiri. Media ini mencoba mengkonfirmasi Robi, terkait kejelasan dan sikap Inspektorat atas skandal dokumen yang menyeret nama pejabat penting Pemkot itu. Namun, tak ada respons. Diam yang mencurigakan, di tengah tuntutan transparansi dari masyarakat. Ada apa dengan Robi? Mengapa…

BANDAR LAMPUNG – Tanggal 10 Agustus 2025 akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Provinsi Lampung dan Bengkulu. Untuk pertama kalinya, kedua provinsi ini akan memiliki komando militer tersendiri dengan berdirinya Komando Daerah Militer (Kodam) XX Radin Inten. Kodam ini merupakan pemisahan dari Kodam II/Sriwijaya yang selama ini membawahi wilayah Sumatera bagian selatan. Pelantikan pejabat perdana Pangdam XX Radin Inten dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. Pembentukan Kodam baru ini diyakini akan memperkuat pertahanan wilayah, mendukung pembangunan daerah, serta menjadi fondasi baru…

LAMPUNG (ISN) — Persoalan yang terjadi di atas lahan milik PT Sugar Group Companies (SGC) di Lampung bukan sekadar konflik pertanahan. Pasalnya, kasus ini juga soal ketimpangan struktural, pembiaran sistematis oleh negara, dan dominasi modal atas ruang hidup rakyat. Disinyalir, Selama bertahun-tahun, suara masyarakat adat, petani lokal, hingga aktivis agraria terus disuarakan—namun kerap tenggelam di tengah kuatnya kuasa korporasi yang nyaris tak tersentuh hukum. Tahun ini, suara-suara itu kembali menggema. Kali ini dari tiga arah sekaligus dari jalanan, parlemen, dan jalur resmi administrasi negara. Tiga lembaga masyarakat sipil di Lampung—Aliansi…