Penulis: redaksi intisari

Intisarinews.co.id – YLBHI-LBH Bandar Lampung melayangkan kritik keras terhadap hasil Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur, Selasa (23/6/2026). Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, menilai forum tersebut belum memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat Desa Sripendowo yang selama ini memperjuangkan hak atas lahan yang mereka garap.   Menurut Prabowo, usulan penyelesaian yang mengemuka dalam rapat tersebut justru berpotensi mengabaikan aspirasi masyarakat karena menawarkan skema distribusi lahan yang melibatkan pemegang sertifikat hak milik (SHM) yang selama ini dipersoalkan…

Intisarinews.co.id – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung yang menyoroti belum adanya dukungan anggaran bagi Dewan Pendidikan Provinsi Lampung. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena Dewan Pendidikan baru dilantik saat APBD Tahun Anggaran 2026 sudah berjalan. Thomas menjelaskan, secara mekanisme penganggaran pemerintah daerah, tidak memungkinkan dilakukan penyisipan anggaran baru di tengah pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.   “Dewan Pendidikan Provinsi Lampung dilantik ketika APBD 2026 sudah berjalan. Karena itu, tidak mungkin langsung disuntik anggaran di tengah perjalanan tahun anggaran.…

Intisarinews.co.id – Tunggakan kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung hingga Juni 2026 mencapai Rp105,4 miliar. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Herman Indratmo, mengungkapkan angka tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Lampung pada Senin, (22/6/2026). Menurut Herman, BPJS Kesehatan memahami keterbatasan anggaran yang tengah dihadapi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, ia menegaskan bahwa jaminan kesehatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. “BPJS memahami kondisi keuangan daerah. Namun kebutuhan masyarakat terhadap jaminan kesehatan tidak bisa ditunda,” kata Herman. Ia menjelaskan, tunggakan tersebut terdiri…

Intisarinews.co.id – Komisi V DPRD Lampung mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung segera melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp105 miliar. Desakan itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, seusai rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dalam rapat tersebut terungkap kewajiban pembayaran pemerintah provinsi yang belum diselesaikan sejak 2025. “Masih ada kewajiban dari Pemprov melalui BPKAD sekitar Rp105,4 miliar yang harus dibayarkan,” kata Condrowati, Senin, 22 Juni 2026. Ia merinci, tunggakan bermula dari kewajiban tahun 2025 sekitar Rp46 miliar,…