Pemprov Lampung Raih Predikat Kualitas Tertinggi Pelayanan Publik Ombudsman RI

Intisarinews.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung menerima predikat kualitas tertinggi perihal penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 pada penyampaian opini ombudsman RI. Penghargaan predikat tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela yang didampingi juga Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, ST, MM. di kantor lembaga setempat, Jakarta, Kamis 29 Januari 2026. Marindo atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, menyampaikan apresiasi atas predikat yang diberikan oleh Ombudsman RI. “Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman Republik Indonesia atas penilaian dan penghargaan opini tertinggi terhadap upaya pencegahan maladministrasi dalam…

Loading

Read More

Prodi Ilmu Hukum FH UTB Lampung Jalani Asesmen Lapangan BAN-PT

Intisarinews.co.id — Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung menjalani asesmen lapangan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 26–28 Januari 2026 di lingkungan Universitas Tulang Bawang Lampung. Asesmen lapangan tersebut dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung, Dr. Drs. Achmad Moelyono, M.H., beserta jajaran pimpinan universitas, Dekan Fakultas Hukum Ahadi Fajrin Prasetya, S.H., M.H., C.LA., para dosen Fakultas Hukum, serta Tim Asesor BAN-PT yang terdiri dari Prof. Dr. Busyra Azhery, S.H., M.H., Prof. Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum., dan Ahmad Nur Rohman, M.Si.…

Loading

Read More

Anggaran Revitalisasi SDN 1 Pinang Jaya dan Rajabasa Disorot, LSM Resmi Lapor Kejati

Intisarinews.co.id – lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam DPP AKAR, DPP PEMATANK, dan Aliansi Keramat melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pinang Jaya dan SDN 1 Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Tahun Anggaran 2025, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Laporan tersebut disampaikan berdasarkan hasil temuan dan kajian Tim Investigasi gabungan ketiga LSM yang menduga adanya indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta potensi tindak gratifikasi, yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Adapun kegiatan yang dilaporkan meliputi: 1-Program Bantuan Pemerintah…

Loading

Read More

Ketua DPRD Lampung Dukung Hilirisasi Kakao Berbasis Agroforestry

Bandarlampung (isn): Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. menegaskan komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung penguatan hilirisasi kakao berbasis agroforestry sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Lampung, PT Olam Indonesia, dan Partnerships for Forests (P4F) bertempat di Taman Santap Rumah Kayu, Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung. Selasa, (27/1). Menurut Ahmad Giri Akbar, pengembangan komoditas kakao melalui pendekatan agroforestry sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang…

Loading

Read More

Kwarda Lampung Hadiri Rakernas Pramuka 2026, Siap Sinergikan Program Dukung Swasembada Pangan

Intisarinews.co.id – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda strategis nasional dengan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Pramuka Tahun 2026 yang digelar pada 26–28 Januari 2026 di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta. Rakernas tahun ini mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menjadi arah kebijakan Gerakan Pramuka dalam menyelaraskan program kerja organisasi dengan visi pembangunan nasional jangka panjang. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso. Dalam sambutannya,…

Loading

Read More

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar.

Bandar Lampung – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengangkat petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai pegawai pemerintah menuai kritik. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial, terutama di kalangan guru honorer. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung itu mengatakan, pengangkatan petugas SPPG memang menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kecepatan kebijakan tersebut kontras dengan lambannya pengangkatan guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. “Saya memahami ini kewenangan pemerintah pusat dan bagian dari penguatan program strategis nasional.…

Loading

Read More

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri

Bandar Lampung (ISN) – Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dengan alasan kondisi jalan dinilai paling mendesak untuk segera dibenahi. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri. Politikus Gerindra itu menilai, kebutuhan masyarakat saat ini lebih tertuju pada perbaikan jalan dibandingkan sektor lain, termasuk irigasi. Menurut dia, kondisi jalan di sejumlah wilayah Lampung sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi serta mobilitas warga. “Kerusakan jalan cukup masif. Itu yang paling dirasakan masyarakat sekarang,” kata Mukhlis saat dikonfirmasi pada Senin,…

Loading

Read More

Lsm Kaki Lampung Audensi Bersama Polda Lampung Terkait Sekda Lamteng

Intisarinews.co.id – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Lampung menggelar audiensi dengan Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, terkait dugaan kasus korupsi penerimaan honorer fiktif yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah, Welly Adiwantra. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum KAKI Lampung, Lucky Nurhidayah, S.H., dan berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026, di ruang Subdit III Tipidkor Polda Lampung. Lucky Nurhidayah mengapresiasi Polda Lampung yang telah menerima dan membuka ruang dialog dengan KAKI Lampung. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri serta program Presiden Prabowo…

Loading

Read More

Rencana Delapan Desa Masuk Bandar Lampung, DPRD Minta Penjelasan Pemprov

Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ade Utami Ibnu menyatakan hingga kini belum ada pembahasan resmi maupun surat dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Komisi I DPRD terkait rencana penggabungan delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ke wilayah Kota Bandar Lampung. Delapan desa yang dimaksud adalah Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margo Mulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjaragung. “Ke Komisi I belum ada surat apa pun. Tapi di pemberitaan sudah disebut ada kajian. Karena itu nanti kami akan meminta pemaparan secara resmi,” kata…

Loading

Read More

Ketua DPRD Lampung Nilai Delapan Desa Jati Agung Strategis bagi Kota Baru

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menilai rencana penyesuaian batas wilayah yang akan memasukkan delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ke wilayah Kota Bandar Lampung tidak bisa dilepaskan dari agenda pengembangan kawasan Kota Baru. Delapan desa tersebut adalah Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margo Mulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjaragung. Menurut Giri, kawasan itu diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung. “Kawasan Kota Baru memang disiapkan sebagai motor ekonomi baru. Desa-desa itu akan menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan tersebut,”…

Loading

Read More