Kategori: BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung – Sejumlah mantan karyawan Koperasi Kekar Anak Cabang Pelindo kembali menuntut hak pesangon yang hingga kini belum dibayarkan. Didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Lampung, mereka mendatangi DPRD Provinsi Lampung dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua bersama Komisi V, Selasa (20/01/2026). Ketua LBH Ansor Lampung, Sarhani, mengatakan RDP tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pertama yang digelar pada 29 Desember 2025. Dalam rapat itu turut hadir perwakilan Dinas Koperasi serta pihak Koperasi Kekar Anak Cabang Pelindo. “Kami mewakili klien kami, mantan pekerja Koperasi Kekar, meminta hak mereka berupa…

Read More

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Demokrat, Deni Ribowo, menyatakan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung relatif tidak mengalami kendala, termasuk untuk skema Universal Health Coverage (UHC). Menurut Deni, Kabupaten Tanggamus justru menjadi daerah dengan tingkat pembayaran tertinggi. Warga yang sakit, kata dia, langsung ditanggung melalui skema UHC tanpa hambatan berarti. “Secara umum, soal pembayaran BPJS di Lampung tidak ada masalah. Sumbernya jelas, dari cukai rokok dan Penerima Bantuan Iuran (PBI),” kata Deni diruangan kerja nyata pada Selasa, (20/1/2026). Ia menyebutkan,…

Read More

Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Hanifal menyatakan parlemen daerah akan ikut mengawasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KMP) yang digulirkan pemerintah pusat. Pengawasan dinilai penting agar program tersebut tidak menyimpang dari tujuan awal penguatan ekonomi desa. “Komisi II DPRD Lampung ikut mengawasi penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Hanifal pada Selasa, (20/1/2026). Menurut Hanifal, dari sisi pembiayaan, pendirian Koperasi Desa Merah Putih sepenuhnya bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah desa hanya berperan menyiapkan lahan untuk kantor koperasi, yang rencananya dilakukan melalui mekanisme hibah. “Penganggaran proses pendirian…

Read More

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD menegaskan pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi program prioritas pada 2026. Target capaian jalan mantap dipatok sebesar 85 persen. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Cipta Karya, serta Dinas Pengairan, yang membahas evaluasi program dan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri mengatakan, prioritas pembangunan jalan tercermin dari besarnya alokasi anggaran Dinas BMBK pada 2026, yang menjadi salah satu tertinggi…

Read More

Bandar Lampung – Komisi III DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal mengakui hingga kini belum ada pembahasan resmi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD terkait pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih. “Antara pemerintah provinsi dengan DPRD, sejauh ini belum ada pembicaraan terkait program Koperasi Desa Merah Putih,” kata dia, pada Senin, (19/1/2026). Berdasarkan pengalamannya turun ke daerah pemilihan V yang meliputi Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara, ia menilai kesiapan desa sangat beragam. Sejumlah desa dinilai siap karena memiliki kemampuan dan lahan yang bisa dihibahkan untuk pembangunan kantor koperasi. Namun, banyak…

Read More

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal usai melaksanakan RDP bersama Bapenda Lampung. Foto: Wildanhanafi/onetime.id. Onetime.id, Bandar Lampung – Komisi III DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal mengakui hingga kini belum ada pembahasan resmi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD terkait pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih. “Antara pemerintah provinsi dengan DPRD, sejauh ini belum ada pembicaraan terkait program Koperasi Desa Merah Putih,” kata dia, pada Senin, (19/1/2026). Berdasarkan pengalamannya turun ke daerah pemilihan V yang meliputi Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara, ia menilai kesiapan desa sangat beragam. Sejumlah desa…

Read More

Bandar Lampung – Rencana Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang penjualan ayam hidup ke luar daerah mendapat sokongan dari DPRD Lampung. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengerek nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah. Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menilai selama ini Lampung hanya berperan sebagai pemasok ayam hidup. Keuntungan terbesar justru dinikmati daerah lain yang mengolah ayam tersebut menjadi produk siap konsumsi. “Jika ayam diolah terlebih dahulu di Lampung sebelum dikirim, nilai tambahnya akan tinggal di daerah. Ada industri yang bergerak, tenaga…

Read More

Bandar Lampung – Rencana Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang penjualan ayam hidup ke luar daerah mendapat sokongan dari DPRD Lampung. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengerek nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah. Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menilai selama ini Lampung hanya berperan sebagai pemasok ayam hidup. Keuntungan terbesar justru dinikmati daerah lain yang mengolah ayam tersebut menjadi produk siap konsumsi. “Jika ayam diolah terlebih dahulu di Lampung sebelum dikirim, nilai tambahnya akan tinggal di daerah. Ada industri yang bergerak, tenaga…

Read More