Kategori: BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden melalui Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah. Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menilai pendidikan merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi besar Asta Cita. Namun, ia mengingatkan agar anggaran pendidikan yang setiap tahun dikucurkan tidak sekadar habis, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kita minta sekolah-sekolah lebih transparan dalam penerimaan dan pemanfaatan pendanaan,” tegas Elly, Kamis (21/8). Ia menambahkan, kebijakan penghapusan uang komite yang belakangan menjadi…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN) -Permintaan tapioka global terus melemah sepanjang 2024–2025, terutama di sektor kertas dan pangan, sehingga berimbas langsung pada harga singkong di Lampung. Harga yang sempat dipatok pemerintah Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen, kini di lapangan banyak yang diberlakukan potongan hingga 40 persen. Akibatnya, harga riil yang diterima petani turun di kisaran Rp1.000–1.100 per kilogram, membuat petani semakin tertekan dan membutuhkan solusi nyata untuk bertahan. Tren penurunan ini tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga dirasakan di berbagai sentra produksi singkong nasional. Harga singkong di seluruh…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Diduga seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) dikabarkan meninggal dunia usai mengalami kecelakaan pada Rabu dini hari, 20 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB. Peristiwa ini sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah muncul dugaan bahwa korban mengikuti instruksi untuk hadir ke kampus pada pukul 3 subuh. Instruksi tersebut diduga berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNILA. Hingga kini, pihak BEM UNILA masih bungkam terkait peristiwa meninggalnya mahasiswa tersebut. Namun, beredar tangkapan layar pesan yang diduga instruksi resmi BEM, meminta mahasiswa hadir…

Read More

Bandar Lampung, 19 Agustus 2025. Momen bahagia mewarnai pelaksanaan forum Keluarga yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Lampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Bandar Lampung, Selasa (19/8). Sebanyak 20 Orangtua/wali dari anak binaan menghadiri kegiatan forum keluarga, dalam suasana penuh kehangatan dan haru. Sesi Forum ini bertujuan memperkuat dukungan emosional serta mempererat hubungan keluarga sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Kepala LPKA Kelas II A Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Afan Aprian, selaku Kasi Pembinaan, dalam sambutannya…

Read More

BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa peningkatan belanja pegawai pada APBD tahun anggaran 2025 disebabkan oleh kewajiban penganggaran gaji PPPK.   “Perlu kami sampaikan bahwa meningkatnya persentase belanja pegawai saat ini lebih disebabkan oleh adanya kewajiban alokasi anggaran kurang lebih Rp400 miliar untuk membayar gaji PPPK,” ujar Marindo , Selasa (19/8/2025).   Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi masukan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dianggap telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total belanja daerah sesuai…

Read More

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, merespons pernyataan Wakil Ketua II DPRD Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dinilai telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).   Marindo mengakui bahwa dalam postur Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, persentase belanja pegawai memang melewati ambang batas yang diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.   “Ya, kami mengakui bahwa belanja pegawai pada…

Read More

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menetapkan 30 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (19/8/2025). Meski demikian, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung menilai hanya 10 Perda yang realistis bisa diselesaikan. “Targetnya memang 30 Raperda, tapi target realistisnya 10 Perda,” kata Juru Bicara Bapemperda DPRD Lampung, Hanifal. Hanifal menjelaskan, pada 2025 terdapat 6 Raperda inisiatif DPRD dan 2 prakarsa Pemprov Lampung yang telah disampaikan. Ditambah 2 Raperda luncuran DPRD dan 4 dari Pemprov, total ada 14 Raperda yang belum dibahas tahun…

Read More

BANDAR LAMPUNG Juru Bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah. Onetime.id, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan program prioritas rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Selasa (19/8/2025). Menurut Fatikhatul, Perubahan APBD 2025 merupakan momentum strategis untuk menajamkan arah kebijakan fiskal agar benar-benar berpihak kepada masyarakat. “Setiap rupiah anggaran harus menjadi energi pembangunan yang nyata…

Read More

BANDAR LAMPUNG Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. Onetime.id, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa peningkatan belanja pegawai pada APBD tahun anggaran 2025 disebabkan oleh kewajiban penganggaran gaji PPPK. “Perlu kami sampaikan bahwa meningkatnya persentase belanja pegawai saat ini lebih disebabkan oleh adanya kewajiban alokasi anggaran kurang lebih Rp400 miliar untuk membayar gaji PPPK,” ujar Marindo , Selasa (19/8/2025). Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi masukan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dianggap telah melampaui batas…

Read More

BANDAR LAMPUNG Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Foto: Wildanhanafi/onetime.id. Onetime.id, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, merespons pernyataan Wakil Ketua II DPRD Lampung, Ismet Roni, yang meminta pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja pegawai karena dinilai telah melampaui ambang batas 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Marindo tidak membantah temuan tersebut. Ia mengakui dalam postur Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, porsi belanja pegawai memang melebihi batas maksimal sebagaimana diatur Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara…

Read More