Bandarlampung (ISN): Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, menegaskan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar berjalan, tetapi patuh penuh pada standar operasional prosedur (SOP). Tanpa pengawasan ketat, program yang sejatinya mulia ini dinilai berpotensi melahirkan persoalan baru, mulai dari pengurangan porsi hingga praktik korupsi terselubung. Budhi menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah dalam program MBG benar-benar sampai ke piring penerima manfaat. “MBG ini program bagus, sangat bermanfaat. Tapi harus kita kawal bareng-bareng. Kalau satu porsi dihitung Rp15 ribu, rinciannya sudah jelas. Itu tidak…
![]()
