Kategori: Dewan

Pringsewu — Rentan gesekan dan konflik, baik ditingkat keluarga, tetangga, lingkungan masyarakat hingga, antar suku, ras, agama dan golongan. Menjadikan, pentingnya masyarakat memahami sejumlah aturan. Sehingga, konflik tersebut bisa diminimalisir. “Kedepankan musyawarah melalui rembug desa/pekon, menjadi langkah tepat menyelesaikan persoalan dilingkungan sekitar,” Kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Zunianto saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dihadapan masyarakat Pekon Suberejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Sabtu (11/02/2023). Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS DPRD Lampung itu…

Read More

Ketua Fraksi PAN DPRD Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Abdulah Surajaya, melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (Sosper), di Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Jum’at (10/2/23). “Ya hari ini mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung,” katanya. Pasalnya, persoalan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat, menjadikan tugas bersama dari semua kalangan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. “Saya merasa bangga dapat menggelar sosperda disni. Dapat bersilaturahmi dengan warga Sinar Banten. Semoga…

Read More

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan bahwa lahirnya Peraturan Daerah Rembug Desa dan Kelurahan, atas inisiatif dari Polda Lampung. Dengan dasar, banyaknya konflik dan keributan yang terjadi, baik dilingkungan, keluarga, masyarakat, tetangga dan lingkungan sekitar. “Lahirnya Perda Rembug Desa, atas gagasan dari Polda Lampung diera itu. Dengan dasar, banyaknya konflik dan keributan, baik lingkungan keluarga, antar tetangga, lingkungan dan lainnya. Sehingga, di lampung dianggap rawan konflik. Dan lahirnya, perda Rembug Desa ini,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Dihadapan masyarakat Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten…

Read More

Silaturahmi Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin, yang dikemas melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, mendapat curhatan pembangunan jalan dari masyarakat Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon Pesawaran. Jumat (10/02/2023). Perwakilan warga Negara Saka Negeri Katon, Mad Sen mengatakan bahwa dihadapan rumah kebetulan pembangunan jalan provinsi sepajang 300 meter tepanya di Dusun Negeri Ulangan sudah diperbaiki dengan sistem Cor. Tapi, pembangunan itu sendiri tidak disertai pengadaan dranaise dan bahu jalan. Sehingga, dampak dari itu…

Read More

Bandar Lampung – Ketua DPRD Lampung hadiri diskusi publik UU no 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang digelar di stasiun Radar TV, Rabu (8/2/2022) Ketua DPRD Provinsi Lampung menyebutkan hadirnya UU No 11 tahun 2022 merestorasi UU No 3 Tahun 2005 yang pada prinsipnya mempunyai cita-cita dan semangat untuk peningkatan sistem, kapasitas dan mutu keolahraagaan yang ada di indonesia. “Pemerintah pusat sudah melakukan upaya peningkatan sistem melalui UU, ini harus di imbangi melalui pemerintah daerah hingga kebawah agar melaksanakan perspektif yang sama, untuk itu semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai…

Read More

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung hadiri diskusi publik UU no 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang digelar di stasiun Radar TV, Rabu (08/02/23). Mingrum Gumay Ketua DPRD Provinsi Lampung menyebutkan hadirnya UU No 11 tahun 2022 merestorasi UU No 3 Tahun 2005 yang pada prinsipnya mempunyai cita-cita dan semangat untuk peningkatan system, kapasitas dan mutu keolahragaan yang ada di Indonesia. “Pemerintah pusat sudah melakukan upaya peningkatan sistem melalui UU, ini harus di imbangi melalui pemerintah daerah hingga kebawah agar melaksanakan perspektif yang sama, untuk itu semangat persatuan dan…

Read More

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menjelaskan subtansi perubahan UU tersebut yang mengatur dan memperbolehkan pejabat publik sebagai pengurus KONI dengan catatan mempunyai kemampuan dan pengalaman di bidang olahraga. Mingrum Gumay selaku Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan lahirnya perubahan UU 11 tahun 2022 diawali pidato Presiden Jokowi pada hari olahraga nasional tanggal 9 september 2020 akibat adanya indikasi kesalahan sistem yang dilakukan sehingga berdampak terhadap stabilitas dan prestasi yang dinilai belum maksimal sehingga muncul lahirnya lembaga penyelesaian sengketa olahraga yang bersifat final dan mengikat. “Koni Lampung saat ini…

Read More

Bandar Lampung — Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay hadiri diskusi publik UU no 11 tahun 2022, tentang keolahragaan yang digelar di stasiun Radar TV. Rabu (08/02/2022) Dalam diskusi, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menyebutkan hadirnya UU No 11 tahun 2022, merestorasi UU No 3 Tahun 2005 yang pada prinsipnya mempunyai cita-cita dan semangat untuk peningkatan system, kapasitas dan mutu keolahragaan yang ada di indonesia. “Pemerintah pusat sudah melakukan upaya peningkatan sistem melalui UU, ini harus di imbangi melalui pemerintah daerah hingga kebawah agar melaksanakan perspektif yang sama, untuk itu…

Read More

Bandar Lampung – Tenaga Ahli Ketua DPRD Lampung hadiri rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) ke 28 yang diselenggarakan pada tanggal 7-9 Februari di Kota Medan. Selasa (07/02/2023) Mewakili Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH, MH , Tenaga Ahli Ketua DPRD Lampung M. Alkautsar menyebutkan bahwa Hari Pers Nasional merupakan ajang silaturahmi pers di seluruh tanah air serta menjadi momentum perayaan keberhasilan dan konsistensi dalam menjaga dan merawat ruang demokrasi di indonesia. “ Negara yang menganut system demokrasi ini akan terlaksana dengan baik bilamana pers melakukan fungsi controling sebagai pengingat sekaligus…

Read More

Bandar Lampung – Seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyambut baik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 6 Tahun 2023 tentang Dapil dan Alokasi Kursi DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota dalam Pemilu 2024 yang ditetapkan 6 Februari 2023. Di mana, PKPU tersebut menetapkan jumlah kursi DPRD Lampung tetap berjumlah 85 kursi dengan 8 daerah pemilihan (dapil) seperti Pemilu 2019. “Semua partai yang ada fraksi di DPRD Provinsi tentu akan menyambut baik, karena memang kami sepakat untuk tetap mempertahankan jumlah kursi DPRD Provinsi,” ujar Ketua Komisi IV DPRD…

Read More