Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021 Disetujui DPRD Lampung

Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021. Persetujuan ditandai dengan penandatangan Raperda yang berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Rabu (20-7-2022). Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengapresiasi kinerja anggota legislatif yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021. “Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021 merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya. Dalam Pasal 320 Ayat 1 berbunyi, Kepala Daerah menyampaikan Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK RI, paling lambat…

Loading

Read More

DPRD Lampung Minta OPD Lebih Kreatif

Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih kreatif dalam meningkatkan kinerja. Salah satunya menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota serta perusahaan swasta. Sehingga pembangunan dapat tetap berlanjut mesti mengalami keterabatasan anggaran. Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Darlian Pone saat Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Rabu (20/7/2022). Darlian menjelaskan, pandemi covid-19 semakin berpengaruh besar dalam melakukan pembangunan. “Akibatnya beberapa program penting terpaksa dihapus karena anggaran digeser untuk penanganan covid-19,” kata Darlian. Karena itu, OPD pun…

Loading

Read More

DPRD Lampung Berikan Pelatihan Pupuk Hayati

Bandarlampung – Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung I Made Bagiase menggelar pelatihan pembuatan pupuk hayati (mikroba) untuk petani milenial di rumahnya, Rabu (20-7-2022). Made menjelaskan, saat ini masih banyak petani yang menggunakan pupuk kimia dan organik tanpa memperhatikan kesuburan tanah. “Sehingga saya merasa terpanggil untuk melakukan pelatihan pembuatan pupuk ini bagi para petani,” kata Made. Karena itu, diharapkan melalui pelatihan tersebut dapat merubah pola pikir petani agar lebih memperhatikan kesuburan tanah yang merupakan media tanam. Apalagi, pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroba dan bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tanaman.…

Loading

Read More

Kerugian Negara Belum Dikembalikan, RSUDAM Lecehkan BPK dan Pansus DPRD?

Bandar Lampung – Hampir tiga bulan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeluk (RSDUAM) belum juga mengembalikan temuan BPK RI senilai Rp. 2.92 milyar pada dua mega proyek yang sedang dalam proses pembangunan. Direktur RSUDAM Lampung Lukman Pura mengatakan, bahwa pengembalian kerugian negara itu sedang dalam proses meski sudah melewati batas. “Sedang dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terlaksana,” kata Lukman kepada awak media. Selasa (19/07) Sementara, Ketua panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso mengungkapkan, jika pihaknya belum menerima dokumen pemulangan tersebut. “Untuk itu kami belum bisa memastikan.…

Loading

Read More

DPRD Lampung: PT. Pertamina Ganti Pipa

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta kepada PT. Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) untuk segera mengganti pipa yang berusia tua. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung I Made Bagiasa, mengungkapkan jika hal tersebut guna menghindari adanya kebocoran pipa yang akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan. “Pertamina harus melakukan perbaikan dari sektor hulu hingga hilir. Karena kalau tidak segera diganti kebocoran dan pencemaran lingkungan ini akan terus berulang,” kata dia saat dimintai keterangan, Senin (18/7/2022). Ia melanjutkan, selain melakukan pergantian pipa pihaknya…

Loading

Read More

Banyak Masalah, DPRD Lampung Sikapi PPDB

Bandar Lampung — Secara tegas Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji ulang tentang, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut, disebabkan banyak sejumlah permasalahan yang terjadi saat PPDB berlangsung. Poin – poin atensi yang disampaikan, yaitu. Pertama, sisitem zonasi yang menggunakan Kartu Keluarga (KK). Sebab, celah penitipan memasukan nama dalam KK yang ada di wilayah zonasi, terindikasi kuat menjadi penyebab terjadinya permasalahan di PPDB setiap sekolah di tingkat SMAN sederajat. “Ketentuan jalur zonasi ini apakah memang ketentuan pusat? atau yang…

Loading

Read More

DPRD Lampung Hearing dengan SMAN 1 Metro dan Disdikbud

Bandar Lampung – Komisi V DPRD provinsi Lampung mengundang Dinas Pendidikan provinsi Lampung, terkait polemik yang terjadi di SMA N 1 Kota Metro, atas pengaduan masyarakat tentang program pemerintah yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Yanuar Irawan menyampaikan masalah ini menjadi penting, sebab ini menyangkut pendidikan anak bangsa. Hal ini dipicu oleh adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. “Salah satu cita-cita bangsa adalah mencerdaskan, itu yang mendasari pertemuan hari ini. Pentingnya pendidikan dan masa depan anak-anak, untuk itu hari ini apa yang menjadi permasalahannya semoga dapat kita sikapi bersama,” ujar…

Loading

Read More

DPRD Lampung: Ada Dua Celah dan Rawan untuk Main Mata di PPDB

Bandar Lampung — Komisi V DPRD Lampung meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, untuk mengajukan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang digunakan. Khususnya, Jalur Prestasi Non Akademik dan Zonasi ditingkat SMA sederajat. Karena, celah-celah main mata sangat terbuka di dua jalur tersebut. “Ada dua celah dan rawan untuk main mata di PPDB, yaitu Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi Non Akademik, apalagi tidak ada transparansi di dua sistem tersebut,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, saat menerima pengaduan LSM dan penjelasa Disdik Lampung. Senin (18/07/2022). Menurutnya, dua…

Loading

Read More

Soal PHE OSES, Ini Kata DPRD Lampung

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta kepada PT. Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) untuk segera mengganti pipa yang berusia tua. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung I Made Bagiasa, mengungkapkan jika hal tersebut guna menghindari adanya kebocoran pipa yang akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan. “Pertamina harus melakukan perbaikan dari sektor hulu hingga hilir. Karena kalau tidak segera diganti kebocoran dan pencemaran lingkungan ini akan terus berulang,” kata dia saat dimintai keterangan, Senin (18/7/2022). Ia melanjutkan, selain melakukan pergantian pipa pihaknya…

Loading

Read More

Komisi V Gelar RDP Bersama SMAN Metro

Bandar Lampung — Secara tegas Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji ulang tentang, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut, disebabkan banyak sejumlah permasalahan yang terjadi saat PPDB berlangsung. Poin – poin atensi yang disampaikan, yaitu. Pertama, sisitem zonasi yang menggunakan Kartu Keluarga (KK). Sebab, celah penitipan memasukan nama dalam KK yang ada di wilayah zonasi, terindikasi kuat menjadi penyebab terjadinya permasalahan di PPDB setiap sekolah di tingkat SMAN sederajat. “Ketentuan jalur zonasi ini apakah memang ketentuan pusat? atau yang…

Loading

Read More