Kategori: POLITIK

Bandar Lampung (ISN) – Dampak dari Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) batal masuk ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu, mengundang kekecewaan dari elemen dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Akibatnya, mendorong Aliansi yang tergabung dari Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Provinsi Lampung, partisipasi publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Lampung serta teman-teman mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Lampung, Selasa (4/1/22). Dalam audiensi tersebut, dihadiri unsur…

Read More

Bandarlampung — Mantan ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengikuti jejak eks Wali Kota Bandarlampung Herman HN berlabuh ke DPW Partai NasDem. “Saya bukan pindah, tapi bergabung (ke Nasdem),” ujar mantan ketua DPC PDIP Mesuji ini, Senin (3/1/2022) petang. Dedi mengaku telah mengundurkan diri dari PDIP terhitung sejak April 2021. Soal rencana ke depan setelah bergabung ke Partai NasDem, Dedi mengaku belum memikirkan. Apalagi terkait target pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. “Belum ada (pikiran pileg) masih ingin memperluas persaudaraan terlebih dahulu,” kata dia. Disisi lain, Sekretaris DPW NasDem demisioner Fauzan Sibron…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Rumah Perempuan dan Anak (RPA) memaparkan dalam jangka waktu tiga jam ada sekitar 35 kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Lampung. “Ada 35 kekerasan dalam jangka 3 jam dan sepanjang 2021 ada 50 kasus kekerasan terhadap perempuan,” Ujar Pembina RPA Provinsi Lampung Erina Pane di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (3/1/2022). Audiensi tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD seperti Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, Wakil Ketua II Ririn Kuswantari, Ketua Komisi V Yanuar Irawan, anggota Komisi V Jauharoh Haddad, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Dampak dari Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) batal masuk ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu, mengundang kekecewaan dari elemen dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Akibatnya mendorong Aliansi yang tergabung dari Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Provinsi Lampung, Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Lampung serta teman-teman mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Lampung, Senin 3 Januari 2022. Dalam audiensi tersebut,…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – DPRD Lampung tidak akan memberikan sanksi atau hukuman kepada ARS, anggota Fraksi PDIP yang pelesiran ke Prancis dan Turki bersama keluarganya saat pandemi Covid-19. Pelesiran itu dilakukan sejak 22 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 atau pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni mengatakan, ARS pergi atas kehendak pribadi, bukan tugas dari DPRD. Jadi tidak akan terkena sanksi atau hukuman. “Saya pikir tidak, dia kan tidak jalan-jalan hanya menjenguk anaknya kok, yang sempat sakit,” kata dia di Kantor…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Rumah Perempuan dan Anak (RPA) mengatakan dalam jangka waktu tiga jam ada sekitar 35 kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Lampung. Ada 35 kekerasan dalam jangka 3 jam dan sepanjang 2021 ada 50 kasus kekerasan terhadap perempuan,” kata Pembina RPA Provinsi Lampung Erina Pane di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (3/1). Ia mengatakan penyebab banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni tidak adanya rumah aman untuk berlindung, terbatasnya ekonomi, masalah keluarga serta payung hukum yang diduga kurang kuat. “Banyak sekali kasus kekerasan bahkan…

Read More

Bandarlampung — Rumah Perempuan dan Anak (RPA) mendesak DPRD Lampung untuk menyampaikan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ke DPR RI. “Sepanjang 2021 ada 50 kasus kekerasan terhadap perempuan,” kata Pembina RPA Provinsi Lampung Erina Pane di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (3/1/2022). Ia mengatakan penyebab banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni tidak adanya rumah aman untuk berlindung, terbatasnya ekonomi, masalah keluarga, serta payung hukum yang kurang kuat. “Banyak sekali kasus kekerasan bahkan kekerasan seksual kemarin dilakukan oleh guru ngajinya sendiri. Itu artinya, tidak…

Read More