Kategori: Tanggamus

TANGGAMUS (ISN) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepaksian pernong menggungat Bupati Tanggamus, Dinas Pasar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanggamus dan PT Realita Agung Semesta (RAS). Gugatan tersebut didasari karena adanya tanah milik Alm H Muchtar Hasan seluas kurang lebih 400 meter, dan terdapat bangunan ruko milik pribadi yang dimasukan kedalam sekmen pasar kota Agung, dan kini menjadi aset milik pemda Tanggamus. Perkara ini kini tengah berjalan di pengadilan negeri (PN) Tanggamus, dan telah disidangkan sebanyak ke-13 kali. Rabu (7/9) kemarin. Dikatakan Mulyadi Hartono selaku Penasehat Hukum dari LBH kepaksian pernong…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN) – Dugaan korupsi pekerjaan pembangunan jaringan distribusi air bersih pada satuan kerja dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Tanggamus akan di laporkan ke Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (kejajung). Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat kabupaten Tanggamus. ” Selain dua laporan yang dilaporkan oleh pematank, kami punya lebih dari lima titik lokasi pekerjaan yang serupa dan juga tidak beres. Kami khawatir pelaporan pematank di jegal oleh oknum yang punya kepentingan, sehingga kami yang akan melaporkan hal ini ke KPK dan kejagung…

Read More

BANDAR LAMPUNG (KANDIDAT) – Inspektorat kabupaten Tanggamus akan menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan anggaran di pekon Umbar. Hal tersebut disampaikan Gustam Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus. Dirinya mengatakan akan melakukan audit Investigasi. ” Terkait pemberitaan media SKH KAndidat dugaan korupsi pekon umbar yang telah dilimpahkan kajati ke kajari Tanggamus, prinsipnya kami siap menindaklanjuti penanganan pengaduan dari kajari dengan melalui audit investigasi,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Selasa (9/8) malam. Saat ditanya apakah Inspektorat sudah menjadwalkan pemanggilan atau telah melakukan pemanggila, dijelaskannya bahwa pihaknya masih berkordinasi dan menunggu pelimpahan LP. ” Belum,…

Read More

TANGGAMUS (ISN) – Masyarakat Pekon Purwosari meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera periksa mantan kakon Purwosari Kecamatan Kelumbayan Barat mengenai dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD), dikarenakan dalam realisasi pembangunan yang menggunakan Dana Desa dari tahun 2016, 2017, 2021, diduga banyak terjadi penyimpangan dan mark-up hingga ratusan juta rupiah yang dilakukan saudara Kusrin (mantan Kakon Purwosari periode 2015-2021). Kamis (16/06). Salah satu warga pekon Purwosari, mengatakan dirinya mewakili masyarakat pekon purwosari meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyidikan terkait adanya dugaan praktik korupsi dan mark-up Dana Desa Tahun Anggaran…

Read More