Bandar Lampung (ISN) — 16 Oktober 2025 Pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXXVIII PMII Bandar Lampung tahun 2025 menuai sorotan setelah muncul dugaan pelanggaran administratif dan ketegangan internal di antara peserta.
Salah satu dugaan pelanggaran paling serius datang dari PMII Komisariat Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Surat mandat yang seharusnya diberikan atas nama Ahmad Faisal sebagai delegasi resmi, diduga diubah menjadi atas nama Roby Tri Mahendra tanpa sepengetahuan Ketua Komisariat.
Ketua PMII Komisariat Polinela, Zakaria, membenarkan adanya perubahan nama tersebut dan menyatakan hal itu dilakukan tanpa seizin pihak komisariat.
“Harusnya mandat itu atas nama Ahmad Faisal, tapi justru diubah menjadi Roby Tri Mahendra tanpa sepengetahuan kami,” ujar Zakaria, Kamis (16/10/2025).
Zakaria menambahkan, pihaknya telah menyampaikan keberatan resmi kepada panitia dan meminta agar keabsahan forum segera ditinjau ulang.
“Kami sudah sampaikan keberatan, tapi sampai sekarang belum ada klarifikasi resmi dari pihak panitia,” tegasnya.
Selain dugaan pemalsuan mandat, sejumlah peserta juga menyoroti munculnya kader siluman yang diduga berpindah rayon tanpa prosedur resmi. Seorang kader yang sebelumnya berasal dari Rayon FKIP disebut tiba-tiba terdaftar sebagai delegasi Rayon Teknik, meski tidak memiliki surat perpindahan yang sah.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai validitas peserta dan transparansi panitia dalam proses verifikasi dokumen.
Sementara itu, PKC PMII Lampung dinilai gagal menjalankan fungsi mediasi di tengah meningkatnya tensi konflik.
Di tengah sidang yang belum rampung, beredar kabar bahwa Topik Sanjaya telah terpilih sebagai Ketua Cabang PMII Bandar Lampung. Namun berdasarkan pantauan di lokasi, proses sidang masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan resmi. Sejumlah peserta menyebut klaim kemenangan tersebut sepihak dan tidak sesuai mekanisme forum.
“Sidang belum selesai. Jadi, kalau ada yang sudah mengklaim terpilih, itu belum sah secara organisatoris,” ujar salah satu kader.
Bagi banyak peserta, situasi ini mencerminkan lemahnya sistem kontrol dan tanggung jawab organisatoris. Konfercab yang seharusnya menjadi ajang kaderisasi dan konsolidasi justru diselimuti persoalan administratif.
“Kalau administrasi saja bisa diubah seenaknya, bagaimana kita mau bicara soal nilai dan ideologi pergerakan?” ungkap seorang peserta.
Hingga berita ini ditulis, sidang Konfercab PMII Bandar Lampung masih belum berakhir secara resmi, dan belum ada pernyataan final dari panitia maupun PKC PMII Lampung.
Para kader berharap forum ini dapat diselesaikan secara bermartabat, jujur, dan sesuai nilai-nilai pergerakan PMII.
