BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Angga Satria Pratama, menyoroti persoalan banjir dan kekeringan di Lampung. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PSDA dan Balai Besar Way Sekampung, Senin (11/8). Menurutnya, data yang dipaparkan dalam rapat membuat dirinya prihatin. Di Kabupaten Pringsewu, dari 13.300 hektare sawah, sekitar 1.100 hektare terdampak kekeringan. Bahkan Kecamatan Ambarawa hampir setiap tahun kebanjiran, menyebabkan ratusan hektare sawah gagal panen. “Penyebabnya jelas, sistem pengairan Way Tebu, aliran dari Bendungan Way Sekampung, dan sungai dari Pesawaran belum berjalan efektif.…

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, menyoroti potensi pendapatan daerah dari sektor pajak rokok. Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung menempati peringkat tertinggi jumlah perokok di Indonesia, dengan persentase sekitar 36–37 persen. “Kalau Lampung ini perokoknya terbesar se-Indonesia, mestinya penghasilan pajak rokoknya juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Tapi saya belum melihat perbandingan data dengan provinsi lain, apakah Lampung memang tertinggi atau ada yang lebih besar,” kata Munir, Senin (11/8/2025). Munir juga menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat…

BANDAR LAMPUNG (KANDIDAT) – Pemerhati kebijakan hukum, sosial, dan publik, Benny N.A. Puspanegara menyoroti langkah manajemen Hotel Azana yang menyebut melibatkan aparat untuk mengamankan urusan internal bisnis. Benny mengatakan, bahwa langkah manajemen itu seakan membenturkan media yang mencoba mengkonfirmasi terkait adanya parkiran yang memakan bahu jalan di sekitar hotel tersebut. “Kalau benar, ini sangat disayangkan. Jangan sedikit-sedikit ngadu ke aparat lalu publik dibenturkan. Kalau melanggar aturan, ya taati. Apalagi ini menyangkut kepentingan umum, bukan cuma kenyamanan pengusaha hotel,” kata Beny kepada media ini. Minggu (10/08). Bahkan, Benny mengingatkan, tujuan negara…

BANDAR LAMPUNG (KANDIDAT) – Praktisi hukum Kota Bandar Lampung, Hengki Irawan, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai Way Bulok Tahun Anggaran 2024. Proyek yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Mesuji Sekampung itu, telah membuat kecurigaan publik akibat dugaan adanya praktik korupsi dalam pelaksanaannya. Menurut Hengki, banyaknya keluhan dan pertanyaan dari masyarakat terkait kualitas pekerjaan serta transparansi penggunaan anggaran menjadi alasan kuat bagi lembaga auditor negara…

Bandar Lampung (ISN)- Pecah sudah persatuan pemuda di Lampung yang selama ini terhimpun erat dalam rumah KNPI, bak gelas terhempas ke lantai, ia remuk berkeping. Hasrat para penjilat ingin mencari muka pada penguasa; mungkin juga nafsu ingin menjadi ketua yang sudah membuncah di ubun-ubun tanpa diimbangi kejernihan hati, akhirnya persatuan pun dikorbankan. Puncak perpecahan KNPI Lampung itu ditandai dengan terselenggaranya (Musyawarah Daerah) Musda KNPI di Tabek Indah pada Kamis 31 Juli, katanya Bung Teo Rendra Arifin terpilih sebagai ketua. Padahal dua hari sebelumnya, pada 29 Juli, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani…

Bandar Lampung – Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, membuka Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah untuk Ketahanan Pangan Keluarga, bertempat di PKK Agropark Kecamatan Sabahbalau Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (10/08/2025). Kegiatan yang diikuti oleh 200 peserta perwakilan dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tersebut merupakan sebuah upaya mewujudkan salah satu program dari gerakan PKK, yaitu HATINYA PKK : Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman. Program ini mendorong setiap keluarga untuk dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah, tidak hanya untuk keindahan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui penanaman sayuran,…

BANDAR LAMPUNG (ISN) – Maraknya kritik dari sejumlah LSM, ormas, dan media terhadap manajemen RSUD Abdul Moeloek belakangan ini memantik reaksi dari tiga lembaga masyarakat. Mereka mengingatkan agar kritik disampaikan secara objektif, berbasis fakta, dan tidak bermuatan kepentingan tertentu. Ketua Umum Himpunan Masyarakat Transparansi (Himatra) Taufik Hidayatullah mengatakan, kritik adalah bagian penting dalam negara demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang benar. “Kritik atau opini sebaiknya konstruktif, berbasis fakta, dan argumentatif untuk mendorong diskusi mendalam serta perbaikan kebijakan publik. Sampaikan dengan sopan, menghargai perbedaan pendapat, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan…