Besaran Bosda Rp10 miliar menurut Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas masih terlalu minim. Maka Pemprov Lampung harus menambah anggaran karena jumlah siswa penerimanya sangat sedikit. “Anggaran Bosda itu kan sangat kecil, maka rekomendasi Komisi V kita minta supaya dana Bosda ditingkatkan. Karena itu sangat membantu siswa SMA SMK yang tidak mampu,” kata Mikdar, Rabu (13/9/2023). Politisi Gerindra Lampung ini mengatakan, di Kota Bandarlampung saja penerima Bosda tidak sampai 300 siswa. Sementara di beberapa daerah lain, jumlah penerima bantuan ini kisarannya hanya 30 sampai 40 siswa. sudah ditetapkan. Maka…

Read More

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta agar besaran anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) pada Tahun 2024 mendatang ditambah. Pasalnya, besaran Bosda Rp10 miliar yang dianggarkan pada tahun 2023 ini belum tercukupi se-Lampung. Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas menyebut anggaran segitu masih terlalu minim. Maka Pemprov Lampung harus menambah anggaran karena jumlah siswa penerimanya sangat sedikit. “Anggaran Bosda itu kan sangat kecil, maka rekomendasi Komisi V kita minta supaya dana Bosda ditingkatkan. Karena itu sangat membantu siswa SMA SMK yang tidak mampu,” kata Mikdar, usai…

Read More

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, membahas 3 poin penting dalam rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing, yang digelar diruang rapat komisi, Rabu (13/9/2023). “Tadi, kita RDP dengan Disdik. Dan dalam pembahasan tadi, kita melakukan pendalaman tentang tiga poin penting. Yang menurut kami, harus segera di carikan solusinya,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, usai memimpin rapat. Ketiga poin penting tersebut, yaitu. Pertama, membahas tentang Bantuan siswa miskin yang berasal dari anggaran BOS. Dengan, fokus menambah jumlah…

Read More

Bandarlampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan menyetop pengerjaan proyek reklamasi PT. Sinar Jaya Inti Mulya (SJIM) yang berada di bibir pantai, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung. Pasalnya, reklamasi tersebut diduga belum kantongi izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) maupun Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Anggota Komisi 1 DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan jika perusahaan tersebut tidak memiliki izin maka sudah pantas kegiatan mereka dihentikan, tidak ada yang boleh beroperasi. “Kita ini negara hukum, harus taat hukum, segala sesuatu yang…

Read More

Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, membahas 3 poin penting dalam rapat dengar pendapat, yang digelar diruang rapat komisi, Rabu (13/09/2023). “Tadi, kita RDP dengan Disdik. Dan dalam pembahasan tadi, kita melakukan pendalaman tentang tiga poin penting. Yang menurut kami, harus segera di carikan solusinya,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, usai memimpin rapat. Ketiga poin penting tersebut, yaitu. Pertama, membahas tentang Bantuan siswa miskin yang berasal dari anggaran BOS. Dengan, fokus menambah jumlah penerima di masing-masing sekolah.…

Read More

Serap aspirasi menjadi tugas pokok Anggota DPRD Provinsi Lampung tahap III tahun 2023, dengan tujuan mengetahui secara langsung sejumlah keluhan warga, untuk menyelaraskan pembangunan di seluruh daerah. Saat ditemui di kantor, Anggota Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Lampung, Mardiana mengatakan selama delapan hari turun menyapa masyarakat sesuai Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan. “Alhamdulillah, pekan kemarin saya turun bersilaturahmi dengan masyarakat. Banyak, keluhan warga yang disampaikan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, Selasa (12/9/2023). Tercatat, kata Kakak Mardiana sapaan akrabnya mengungkapkan, aspirasi yang diutarakan ta) warga,…

Read More

Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Pemprov secepatnya mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan. Setelah ditinggal Reihana pada 1 September lalu karena pensiun, jabatan Kadiskes Lampung belum diisi pejabat definitif. Posisinya masih diisi Pelaksana harian (Plh) yaitu Efendi Suhaimi yang sebelumnya adalah Sekretaris Diskes Lampung. “Dinas Kesehatan ini mitra kerjanya Komisi V. Tentu kita sangat berharap kepada Gubernur supaya secepatnya mendapatkan pengganti dari Kepala Dinas Kesehatan yang sudah masuk masa pensiun,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, Selasa (12/9/2023). Mikdar menyebut kekosongan jabatan kadis akan sangat berpengaruh pada…

Read More