Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung secara resmi mengesahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, (11/7/ 2025).
Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Lesty Putri Utami, mengatakan bahwa pembahasan berlangsung intensif dalam beberapa pekan terakhir, melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga ahli, dan Bappeda Provinsi Lampung.
“Semua program disusun berdasarkan sinkronisasi dengan RPJMN serta kebutuhan strategis daerah,” kata Lesty saat menyampaikan laporan akhir Pansus.
Visi yang disepakati dalam RPJMD adalah “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, yang diterjemahkan dalam tiga misi utama: mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat sumber daya manusia unggul, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
Lesty juga menyoroti tujuh program unggulan yang menjadi prioritas dalam dokumen tersebut, di antaranya: Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, menjadikan Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional, pengembangan energi terbarukan, serta peningkatan kualitas pendidikan.
“Program ini bukan sekadar visi di atas kertas. Kami pastikan seluruh OPD memiliki arah kebijakan sektoral yang jelas, lengkap dengan indikator kinerja dan alokasi anggaran yang realistis,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi DPRD, khususnya Pansus RPJMD, atas pembahasan yang dinilai proaktif dan konstruktif.
Ia menekankan bahwa dokumen RPJMD akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.
Namun, Gubernur juga mengingatkan soal tantangan besar yang masih dihadapi daerah, yakni rendahnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penghambat utama optimalisasi pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“APBD kita kecil dibandingkan jumlah penduduk. Ini membuat pelayanan belum maksimal. Ke depan, peningkatan PAD harus jadi perhatian serius,” kata RMD.
