Pringsewu (ISN) – SMK negeri Sukoharjo kecamatan Sukoharjo Pringsewu Lampung di duga melakukan penyimpangan dan mark up anggaran dana bos,pada beberapa pos
sejumlah pos anggaran Pelaksanaan Satuan Pendidikan 2024 senilai Rp 740.000.000, serta anggaran insentif guru honorer dengan rincian Rp 148.000.000, Rp 76.800.000, Rp 14.996.000, dan Rp 76.500.000, dipertanyakan oleh awak media namun tak kunjung mendapat jawaban transparan dari pihak sekolah.sabtu (6/12/2025)
Upaya konfirmasi dilakukan secara langsung ke sekolah, namun kepala sekolah dan humas tidak pernah berada di tempat. Tidak menyerah, media mencoba menghubungi pihak humas melalui pesan WhatsApp.
Dalam pesan WhatsApp tersebut, humas sekolah hanya menyampaikan bahwa semua anggaran sudah direalisasikan dan telah diperiksa oleh Inspektorat. Namun, pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya besar ketika tim media meminta dokumen RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), sebagai bukti transparansi.
Saat diminta menunjukkan RKAS, pihak humas tidak mampu memberikan jawaban, bahkan tidak merespons panggilan telepon maupun pesan lanjutan. Sikap tidak kooperatif ini semakin memperkuat dugaan bahwa terdapat sesuatu yang ditutupi dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Jika anggaran benar-benar telah direalisasikan sesuai ketentuan, mengapa pihak sekolah tidak berani membuka RKAS yang seharusnya dapat diakses publik? Padahal, sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS, sekolah wajib transparan dalam pengelolaan anggaran, termasuk membuka RKAS kepada masyarakat dan media sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Minimnya transparansi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pihak humas maupun manajemen sekolah mencoba menutupi indikasi penyimpangan atau mark up pada anggaran yang cukup besar tersebut. Ketidakterbukaan sekolah yang menggunakan dana publik justru berpotensi melanggar prinsip transparansi serta akuntabilitas yang diwajibkan undang-undang.
Hingga berita ini diterbitkan, kepala sekolah dan humas SMK Negeri Sukoharjo masih belum memberikan klarifikasi resmi, sementara publik dan pemerhati pendidikan menunggu penjelasan terang mengenai penggunaan anggaran sekolah yang bersumber dari uang negara
