LAMPUNG UTARA (ISN) – Pejabat penatausaha keuangan (PPK) yang di emban oleh sekertaris lurah di kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan Kotabumi mengeluhkan honor PPK yang di SK kan oleh bupati Budi Utomo mandek tidak dapat di ajukan pencairannya. Kamis 18 Agustus 2022. Bukan hanya mandek, dugaan honor PPK yang ada bahkan mengarah kepada dugaan monopoli pihak kecamatan Kotabumi, yang mana dugaan tersebut mengarah kepada anggaran honor PPK kelurahan yang sempat terdengar kabar tidak ditandatangani pihak kecamatan sebagai mengetahui dalam pengajuan pencairan ke keuangan kabupaten. Informasi tidak di tandanganinya pengajuan pencairan…
