Hari: 26 Januari 2026

Bandar Lampung – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengangkat petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai pegawai pemerintah menuai kritik. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial, terutama di kalangan guru honorer. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung itu mengatakan, pengangkatan petugas SPPG memang menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kecepatan kebijakan tersebut kontras dengan lambannya pengangkatan guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. “Saya memahami ini kewenangan pemerintah pusat dan bagian dari penguatan program strategis nasional.…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dengan alasan kondisi jalan dinilai paling mendesak untuk segera dibenahi. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri. Politikus Gerindra itu menilai, kebutuhan masyarakat saat ini lebih tertuju pada perbaikan jalan dibandingkan sektor lain, termasuk irigasi. Menurut dia, kondisi jalan di sejumlah wilayah Lampung sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi serta mobilitas warga. “Kerusakan jalan cukup masif. Itu yang paling dirasakan masyarakat sekarang,” kata Mukhlis saat dikonfirmasi pada Senin,…

Read More

Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ade Utami Ibnu menyatakan hingga kini belum ada pembahasan resmi maupun surat dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Komisi I DPRD terkait rencana penggabungan delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ke wilayah Kota Bandar Lampung. Delapan desa yang dimaksud adalah Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margo Mulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjaragung. “Ke Komisi I belum ada surat apa pun. Tapi di pemberitaan sudah disebut ada kajian. Karena itu nanti kami akan meminta pemaparan secara resmi,” kata…

Read More

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menilai rencana penyesuaian batas wilayah yang akan memasukkan delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, ke wilayah Kota Bandar Lampung tidak bisa dilepaskan dari agenda pengembangan kawasan Kota Baru. Delapan desa tersebut adalah Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margo Mulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjaragung. Menurut Giri, kawasan itu diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung. “Kawasan Kota Baru memang disiapkan sebagai motor ekonomi baru. Desa-desa itu akan menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan tersebut,”…

Read More