Intisarinews.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Lampung (Unila) mengecam keras dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret seorang oknum dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila.
BEM FH menilai dugaan tersebut bukan persoalan individual semata, melainkan menyangkut tanggung jawab institusi dalam menjamin keamanan, perlindungan hak, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa.
Ketua BEM FH Unila, M. Fachri Kusuma Jaya, menegaskan bahwa dugaan kekerasan seksual tersebut harus ditangani secara serius, objektif, dan transparan. Ia mendesak agar pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhi sanksi berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami memandang bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan individual semata. Ini menyangkut perlindungan hak, keamanan, serta tanggung jawab institusi pendidikan tinggi. Dugaan tersebut membutuhkan penanganan sungguh-sungguh dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian,” tegasnya.
Menurut Fachri, kampus seharusnya menjadi ruang akademik yang menjamin kebebasan, keamanan, dan kesetaraan bagi seluruh warga kampus. Hubungan antara dosen dan mahasiswa harus dibangun atas dasar profesionalitas, etika akademik, serta tanggung jawab keilmuan.
Bukan sebaliknya, relasi tersebut justru dimanfaatkan untuk menyalahgunakan kewenangan maupun menciptakan tekanan terhadap mahasiswa.
Ia menilai, dugaan kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi dengan ketimpangan posisi dan kewenangan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
BEM FH Unila juga menyoroti tanggung jawab pimpinan universitas dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, mereka menilai Rektor Unila telah gagal menjalankan tugas dan mandat fungsi perguruan tinggi apabila dugaan pelanggaran tersebut tidak ditangani secara tegas dan memberikan kepastian.
Secara hukum, Fachri mengingatkan bahwa penanganan dugaan kekerasan seksual harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Atas dasar itu, BEM FH mendesak pimpinan Unila segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Mereka juga meminta tidak ada perlakuan istimewa maupun pembiaran terhadap pihak yang dilaporkan, sekalipun memiliki jabatan atau posisi strategis di lingkungan universitas.
Selain penindakan, perlindungan terhadap korban disebut harus menjadi prioritas utama. Universitas diminta menjamin kerahasiaan identitas, keamanan, pendampingan psikologis, hingga keberlangsungan hak-hak akademik korban.
BEM FH mengingatkan agar tidak ada intimidasi, diskriminasi, tekanan, maupun tindakan pembalasan terhadap pihak yang berani menyampaikan laporan.
“Keberanian seseorang untuk mengungkap dugaan kekerasan seksual seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru menempatkannya dalam situasi yang semakin rentan,” demikian sikap BEM FH Unila.
Tak hanya itu, BEM FH turut menuntut transparansi dari pihak rektorat mengenai perkembangan pemeriksaan dan tindak lanjut penanganan kasus. Informasi perkembangan dinilai perlu disampaikan secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas serta hak-hak seluruh pihak.
Menurut mereka, penanganan yang berlarut-larut tanpa kepastian berpotensi meruntuhkan kepercayaan mahasiswa terhadap mekanisme penyelesaian persoalan di internal kampus.
BEM FH juga meminta Unila melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mekanisme pengaduan harus mudah diakses, profesional, melindungi pelapor, serta terbebas dari konflik kepentingan.
Fachri menegaskan, menjaga nama baik universitas bukan berarti menutupi persoalan yang terjadi di lingkungan kampus. Sebaliknya, keberanian mengungkap dan menyelesaikan persoalan secara adil merupakan bentuk tanggung jawab institusi pendidikan.
Sebagai bentuk komitmen, BEM FH Unila menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut hingga terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban institusional.
Mereka menegaskan tidak ingin persoalan ini hanya menjadi pemberitaan sesaat tanpa penyelesaian nyata.
” Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual, penyalahgunaan relasi kuasa, maupun impunitas di lingkungan pendidikan. Integritas sebuah universitas tidak hanya diukur dari prestasi akademiknya, tetapi juga dari keberanian institusi dalam melindungi dan menjamin keadilan bagi seluruh warga kampus,” tegasnya. (*)
