Pembagian Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak di Bawah 5 Tahun dan Ibu Hamil di Pekon Sukaratu, Diduga Ditarik Biaya Rp3.000

PRINGSEWU, 18 November 2026 — Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintah untuk memenuhi asupan gizi anak-anak di bawah usia 5 tahun dan ibu hamil di Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, justru memunculkan pertanyaan dan keluhan dari masyarakat. Sejumlah warga penerima manfaat melaporkan adanya dugaan praktik pungutan biaya sebesar Rp3.000 yang dilakukan oleh pihak pengantar makanan ke rumah masing-masing, yang dinilai membebani dan tidak sesuai dengan ketentuan resmi program itu sendiri.

Beberapa warga dari Dusun Tirta Sari 1, Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, yang tidak ingin namanya disebut, membeberkan kepada awak media bahwa hal ini baru dimulai sejak hari Senin kemarin.

“Mulai hari Senin kemarin, kami ditarik Rp3.000, pembayaran dilakukan setiap 10 hari sekali. Jika tidak mau membayar, kami disuruh mengambil sendiri di posko MBG Pekon Sukaratu. Yang membagikan MBG tersebut adalah seorang perempuan yang mengendarai motor. Saat menarik uang, ia berkata: ‘Jangan ngomong-ngomong ya, kalau kita tarik ini untuk ganti bensin.’ Kami pun belum tahu pasti apakah perempuan itu berasal dari Kader Posyandu Pekon Sukaratu atau karyawan MBG. Yang jelas, perempuan tersebut bertempat tinggal di Pekon Sukaratu, tepatnya di bagian depan desa,” ungkap warga tersebut kepada awak media.

Saat dihubungi awak media, Sekretaris Desa (Sekdes) Pekon Sukaratu memberikan penjelasan bahwa penyaluran paket Makan Bergizi Gratis untuk anak di bawah usia 5 tahun dan ibu hamil merupakan kontribusi hasil kerja sama pihak MBG dengan Kader Posyandu Pekon Sukaratu, yang bertugas membagikan langsung kepada setiap warga penerima manfaat.

Padahal, kader Posyandu sendiri sudah menerima insentif sebesar RP 500 SD Rp1.000 per penerima manfaat per hari untuk keperluan operasional, di luar gaji bulanan yang sudah diterima. Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan mengapa biaya pengantaran justru dibebankan kembali kepada warga penerima manfaat.

Berdasarkan mekanisme resmi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, alur penyaluran Program Makan Bergizi Gratis berjalan sebagai berikut:

Pertama, pengiriman dari dapur ke titik kumpul. Armada dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Badan Gizi Nasional mengantarkan paket makanan ke titik distribusi terdekat, seperti Posyandu, Balai Desa, atau posko tingkat RW.

Kedua, pengecekan dan serah terima. Petugas lapangan Kader Posyandu dan Tim Pelaksana Kegiatan memeriksa jumlah paket, jenis menu khusus balita, serta memastikan kemasan tertutup rapat dan higienis sebelum dibawa ke penerima manfaat.

Ketiga, pengantaran langsung ke rumah. Kader Posyandu mengantarkan paket dari pintu ke pintu, khususnya bagi balita yang belum bersekolah di PAUD, dalam waktu maksimal 30 menit agar kualitas dan kesegaran makanan tetap terjaga.

Keempat, pendampingan dan edukasi. Selain mengantar, kader bertugas memastikan makanan dikonsumsi oleh balita, memberikan edukasi gizi kepada orang tua, serta mendokumentasikan penyerahan paket sebagai laporan pertanggungjawaban program.

Kebijakan yang tiba-tiba ini tentu membuat warga merasa bingung dan keberatan. Pasalnya, program Makan Bergizi Gratis ini secara resmi disosialisasikan sebagai bantuan yang diberikan sepenuhnya tanpa pungutan biaya apa pun dari masyarakat penerima. Pesan “jangan ngomong-ngomong” yang disampaikan petugas setelah menarik uang justru semakin menimbulkan kecurigaan di kalangan warga.

“Namanya saja sudah Makan Bergizi Gratis, jadi wajar jika kami mengira benar-benar tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Namun sekarang justru kami diminta membayar secara berkala, dan itu belum termasuk tenaga serta waktu yang harus kami luangkan jika harus mengambil sendiri ke posko MBG yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga,” tambah warga lainnya.

Jika dihitung, dugaan pungutan sebesar Rp3.000 yang dilakukan setiap 10 hari sekali tentu bukanlah jumlah yang kecil bagi sebagian warga, terutama bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak balita penerima program tersebut. Dalam kurun waktu satu bulan, satu rumah tangga bisa mengeluarkan sekitar Rp9.000 hingga Rp12.000 hanya untuk biaya pengantaran yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab penyelenggara program.

Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Makan Bergizi Gratis:
“Program Makan Bergizi Gratis diselenggarakan oleh Pemerintah dan bersifat gratis bagi penerima manfaat.”

Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
“Setiap orang yang melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif sesuai ketentuan yang berlaku.”

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
“Setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian, mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut sepenuhnya.”

Melihat hal tersebut, awak media meminta kepada Camat Pagelaran dan Kepala Pekon Sukaratu untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk memecat pihak yang diduga melakukan pungutan biaya tersebut, guna menindaklanjuti keluhan yang diterima dari warga.

Awak media berharap pihak yang berwenang dapat segera meninjau dan menindaklanjuti laporan ini. Dugaan pemungutan biaya yang tidak memiliki dasar aturan resmi, apalagi disertai pesan agar warga tidak membicarakannya dan ancaman disuruh mengambil sendiri ke posko, sangat mencurigakan dan tidak boleh dibiarkan berlanjut. Perlu kejelasan siapa sebenarnya pihak yang berwenang menyalurkan paket MBG di Pekon Sukaratu, mengingat adanya perbedaan informasi antara mekanisme resmi, penjelasan Sekdes, dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Kami juga mengimbau kepada seluruh warga yang mengalami hal serupa di tempat lain agar tidak ragu untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak yang berwenang maupun awak media. Transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah harus dijaga dengan baik, sehingga bantuan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dapat diterima secara utuh tanpa ada yang terpotong oleh pungutan-pungutan yang tidak seharusnya ada.

Awak media akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini hingga ada kejelasan yang memuaskan dari pihak terkait.

Loading

Related posts

Leave a Comment