Kuota Pupuk Subsidi Lampung 2026 Tembus 710 Ribu Ton, DPRD Sorot Pengawasan HET

Bandar Lampung – Provinsi Lampung menerima alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2026 untuk seluruh kabupaten dan kota dengan total mencapai 710.711 ton. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Lampung, Tubagus Muhammad Rifki, merinci alokasi tersebut terdiri dari Urea 309.110 ton, NPK 387.830 ton, NPK khusus kakao 7.495 ton, pupuk organik 5.994 ton, serta ZA 282 ton. “Total alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung tahun 2026 meliputi berbagai jenis pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan komoditas pertanian,” kata Rifki. Ketua Komisi II DPRD…

Loading

Read More

HPN 2026 Riza Fahlevi Sebut Pers Pilar Demokrasi Bangsa

Lampung – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dipusatkan di Kota Serang, Banten, pada 6 Februari 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Tema ini menegaskan posisi penting pers dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus menopang ketahanan ekonomi nasional. Anggota DPRD Pesawaran, Riza Fahlevi, menilai tema HPN tahun ini sangat relevan dengan tantangan bangsa di tengah arus informasi digital yang semakin kompleks. Menurut dia, pers yang sehat bukan hanya diukur dari kebebasannya, tetapi juga dari integritas, profesionalisme, serta keberpihakan pada kepentingan publik. Ia menekankan bahwa pers merupakan salah…

Loading

Read More

Komisi IV DPRD Lampung Bedah CSR Pelindo, Dorong Infrastruktur Lebih Transparan dan Berdampak

Bandarlampung (ISN): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Lampung, Senin (2/2). RDP tersebut menjadi langkah konkret Komisi IV dalam menindaklanjuti hasil rapat internal penyusunan program kerja Tahun 2026, sekaligus merespons aspirasi masyarakat yang menyoroti sektor perhubungan dan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan daerah. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Mukhlis Basri, didampingi Wakil Ketua Akhmad Iswan H. Caya dan Sekretaris Yusnadi, serta dihadiri jajaran anggota Komisi IV…

Loading

Read More

Lampung Terancam PAW?

Bandarlampung (ISN): Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Lampung menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran etik berat yang dilakukan anggota dewan. Jika dalam sidang etik terbukti terjadi pelanggaran serius, terlebih diperkuat bukti rekaman CCTV, BK menyatakan siap mengeluarkan rekomendasi terberat berupa pemberhentian. Ketua BK DPRD Lampung Abdullah Surajaya menegaskan, rekomendasi tersebut merupakan batas maksimal kewenangan BK dalam menjaga marwah lembaga legislatif. “Rekomendasi terberat itu pemberhentian. Tapi perlu dicatat, BK hanya memberi rekomendasi. Eksekusinya ada di partai politik yang bersangkutan,” ujar Abdullah, Senin (2/2). Abdullah tidak menampik bahwa insiden yang menyeret anggota DPRD…

Loading

Read More

Dalih Panik, Legislator Lampung Tetap Diproses BK

Bandarlampung (ISN): Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Lampung mengungkapkan dugaan motif di balik laporan terhadap anggota DPRD Lampung berinisial AR yang diduga mengempiskan ban mobil milik seorang mahasiswi di lingkungan DPRD Lampung. Ketua BK DPRD Lampung Abdullah Surajaya menjelaskan, berdasarkan keterangan korban, terlapor mengakui perbuatannya dan berdalih melakukannya dalam kondisi panik karena harus segera menjenguk anggota keluarganya yang sakit. “Menurut penjelasan korban, terlapor mengaku panik karena ada keluarganya yang sakit, sehingga terburu-buru dan akhirnya melakukan tindakan tersebut,” ujar Abdullah, Senin (2/2). Meski demikian, Abdullah menegaskan bahwa alasan tersebut tidak serta-merta…

Loading

Read More

DPRD Lampung Warning MBG: Jangan Pangkas Porsi, Jangan Buang Limbah Sembarangan

Bandarlampung (ISN): Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, menegaskan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar berjalan, tetapi patuh penuh pada standar operasional prosedur (SOP). Tanpa pengawasan ketat, program yang sejatinya mulia ini dinilai berpotensi melahirkan persoalan baru, mulai dari pengurangan porsi hingga praktik korupsi terselubung. Budhi menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah dalam program MBG benar-benar sampai ke piring penerima manfaat. “MBG ini program bagus, sangat bermanfaat. Tapi harus kita kawal bareng-bareng. Kalau satu porsi dihitung Rp15 ribu, rinciannya sudah jelas. Itu tidak…

Loading

Read More

Yang Kempes Bukan Cuma Ban, Citra DPRD Ikut Terkikis

Bandar Lampung – Seorang anggota DPRD Provinsi Lampung berinisial AR dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung setelah diduga mengempeskan ban mobil milik seorang mahasiswi di area parkir lingkungan DPRD. Peristiwa itu terjadi pada 19 Januari 2026 dan terekam kamera pengawas (CCTV). Ketua BK DPRD Lampung, Abdullah Sura Jaya, mengatakan korban merupakan mahasiswi Universitas Bandar Lampung (UBL) yang datang ke kantor DPRD untuk keperluan wawancara skripsi. “Korban datang untuk wawancara dengan saya. Saat hendak pulang, ia mendapati keempat ban mobilnya dalam kondisi kempes,” kata Abdullah pada Senin (2/2/2026). Merasa janggal,…

Loading

Read More

Yusnadi Minta Solusi Pusat, Akses Sekolah Masih Gunakan Perahu

Bandar Lampung – Video pelajar yang menyeberangi Sungai Way Bungur dengan perahu kecil untuk pergi ke sekolah kembali beredar luas di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan siswa berseragam lengkap, sebagian membawa sepeda motor, mengantre di tepian sungai di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, sebelum menyeberang satu per satu. Kondisi tersebut, menurut warga, telah berlangsung bertahun-tahun karena belum tersedianya jembatan penghubung yang layak. Anggota DPRD Lampung, Yusnadi, mengatakan persoalan itu sebenarnya sudah lama disampaikan ke berbagai tingkatan pemerintahan. Ia mengaku bersama sejumlah anggota dewan pernah meninjau langsung lokasi penyeberangan tersebut.…

Loading

Read More

Lesty Respon Wacana 9 Desa Jatiagung Gabung Bandarlampung

Bandarlampung (ISN): DPRD Provinsi Lampung merespons wacana pengembangan kawasan Kota Baru yang belakangan mencuat setelah sembilan desa menyatakan persetujuan bergabung ke Bandar Lampung. Jumlah desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang menyatakan persetujuan untuk bergabung dengan Kota Bandar Lampung bertambah. Dari sebelumnya delapan desa, kini menjadi sembilan desa yang sepakat masuk wilayah Kota Bandar Lampung melalui skema penyesuaian daerah. Adapun delapan desa sebelumnya yakni Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margo Mulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjaragung. Anggota DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami menegaskan, hingga saat ini…

Loading

Read More

Apresiasi Program Pupuk Organik Cair, DPRD Lampung Nilai Ringankan Beban Petani

Bandarlampung (ISN): Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengapresiasi program pupuk organik cair yang digagas Gubernur Lampung sebagai langkah konkret dalam meringankan beban petani sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian. Mikdar Ilyas menilai, program tersebut menunjukkan kepedulian besar Pemerintah Provinsi Lampung terhadap sektor pertanian, terutama di tengah dinamika kebijakan pupuk subsidi yang masih mengharuskan petani melakukan penebusan. “Ini adalah program yang sangat baik dari Gubernur Lampung dalam rangka menunjang dan meningkatkan hasil produksi petani, dari berbagai komoditas pertanian seperti jagung, padi, singkong, kedelai, dan lainnya,” ujar Mikdar Ilyas saat…

Loading

Read More