Penulis: redaksi intisari

Bandar Lampung (ISN)- Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII) Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaringan kerjasama dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan penuh antusias, Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII) Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung, Dr. Eni Amaliah,S.Ag.,S.S.,M.Ag. menyampaikan bahwa penandatanganan Kerjasama ini merupakan Langkah awal yang positif untuk membangun kolaborasi konkret antara Prodi IPII dengan International Library and Information Science Society (I-LISS). Eni Amaliah mengharapkan kerjasama ini bisa memperluas jejaring…

Read More

Bandar Lampung (ISN)- Pemerintah Daerah Provinsi Lampung harus segera mengambil langkah terkait jabatan ketua dan anggota Komisi Informasi (KI) untuk masa Jabatan 2024-2028 dengan menggelar seleksi kembali sesuai aturan berlaku, mengingat habisnya masa berlaku Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung tanggal 24 Februari 2020 Nomor G/136/V.14/HK/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2024. Jumat (22/8/25). Selain hal diatas, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung Ahadi Fajrin Prasetya, S.H., M.H., C.La juga mengatakan peran Komisi Informasi dalam era globalisasi saat ini sangat berpengaruh dalam menggiring opini…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Kasus dugaan pungutan liar oleh seorang dokter di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung mendapat respons keras dari manajemen. Direktur RSUDAM, dr. Imam Ghozali, menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pungli di rumah sakit rujukan terbesar di Lampung itu. Sebagai langkah tegas, seluruh civitas hospitalia—mulai dari dokter, perawat, tenaga administrasi, hingga petugas kebersihan dan keamanan—akan menandatangani Fakta Integritas pekan ini. Komisi V DPRD Lampung dijadwalkan hadir untuk mengawasi langsung. “Semua pasien di RSUDAM adalah puakhi (saudara). Tidak ada ruang bagi pungli. Oknum dokter yang terlibat…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Perlawanan terhadap PT Sugar Group Companies (SGC) kembali menguat, Pasalnya gabungan tiga Lembaga (Triga) Lampung AKAR, PEMATANK, dan KRAMAT secara resmi mengeluarkan maklumat dan memastikan akan menggelar aksi pada 25–28 Agustus 2025 di Jakarta mendatang. Ketua Akar Lampung Indra Musta’in mengatakan, bahwa desakan utama eksekusi nyata hasil rapat Komisi II DPR RI yang memutuskan ukur ulang seluruh Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGC beserta anak perusahaannya. “Maklumat ini jelas segera ukur ulang, Jangan biarkan keputusan DPR jadi kertas kosong. Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo benar-benar berpihak…

Read More

Bandar Lampung (ISN) – Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jejaring kemitraan dengan sekolah menengah atas di Lampung. Kali ini, kerja sama strategis dijalin bersama SMAN 10 Bandar Lampung melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di sekolah tersebut, Jumat (21/8/25). Kerjasama yang digagas oleh Program Studi Sistem Informasi/Inovasi Digital ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelatihan/workshop, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Harapannya, kolaborasi tersebut dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi siswa SMAN 10 untuk mengasah keterampilan digital serta menumbuhkan minat di dunia teknologi informasi…

Read More

BANDARLAMPUNG (ISN) – Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), Dr. Budiono, SH., MH., mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 146 ayat (1), disebutkan bahwa alokasi belanja pegawai paling tinggi hanya 30 persen dari total belanja daerah. Jika ketentuan ini dilanggar, sanksinya telah diatur pada Pasal 148, yakni berupa penundaan dan/atau pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD). “Pemprov Lampung wajib mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, kebutuhan organisasi tetap harus diperhitungkan,…

Read More