Kategori: BANDAR LAMPUNG

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bakal berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait peredaran rokok tanpa Cukai di Lampung. Lantaran, Rokok tanpa cukai salah satu penyebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, Untuk itu dirinya akan mengatensi persoalan ini agar setidaknya dapat di minimalisir. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Pahlevi mengatakan, jika pihaknya sangat menyayangkan peredaran rokok yang masih masif di Lampung. Maka dari itu, diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak, agar rokok tanpa cukai dapat dituntaskan oleh APH atau Bea Cukai. “Terkait…

Read More

Andika Dicurhati Pembangunan Jalan dan Penanggulangan Banjir Selain itu, masalah infrastruktur menjadi perhatian utama. Andika berharap gubernur yang baru segera mengambil langkah strategis dalam memperbaiki jalan dan mengatasi banjir. “Kita berharap gubernur yang baru bapak Mirza, beliau sebelum dilantik langsung menghadap Menteri PU untuk membahas pembangunan jalan nasional. Ini penting agar masalah jalan rusak, termasuk di Jalan Cempaka III, bisa segera ditangani,” kata Legislator Partai Gerindra ini. Selain itu, pengerukan siring atau saluran air juga menjadi solusi yang diusulkan untuk mengatasi banjir yang kerap melanda beberapa daerah. Warga turut menyampaikan…

Read More

Warga Kelurahan Bakung, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandarlampung curhat soal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga banjir yang kerap mereka alami pada Anggota DPRD Provinsi Lampung Andika Wibawa. Hal itu terungkap dalam Reses atau serap aspirasi warga yang digelar Andika di wilayah Bakung pada Rabu (26 Februari 2025). Lurah Bakung Sigit mengatakan bahwa polemik TPA di wilayah setempat sudah lama terjadi. Puncaknya, ketika ada menteri yang datang, lantas menutup TPA Bakung. Selain soal TPA Bakung, banjir juga menurut Sigit menjadi polemik yang berlarut – larut. Sehingga setiap musim penghujan tiba warga…

Read More

warga juga mengusulkan agar pemerintah memperhatikan kebutuhan fasilitas umum, seperti MCK (mandi, cuci, kakus). Mereka meminta untuk dibangun 35 unit MCK untuk masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan akses fasilitas sanitasi yang memadai. Menurut warga, banyak keluarga di kampung tersebut yang masih mengandalkan fasilitas yang tidak layak, sehingga sering kali menimbulkan masalah kesehatan. Mereka berharap dengan adanya pembangunan MCK, kualitas hidup masyarakat akan meningkat, terutama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tidak hanya itu, warga juga mengeluhkan kondisi jalan usaha tani yang ada di kampung mereka. Jalan yang menghubungkan lahan pertanian…

Read More

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, melaksanakan kegiatan reses di Balai Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu, 26 Februari 2025. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat setempat, Ni Ketut Dewi Nadi yang juga merupakan anggota fraksi PDI Perjuangan Lampung dan Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung ini, menyerap berbagai aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh warga mengenai kondisi sosial dan infrastruktur di daerah mereka. Kegiatan reses ini dimaksudkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, khususnya terkait dengan kebutuhan…

Read More

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, melanjutkan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Balai Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu, 26 Februari 2025. Dalam kegiatan ini, Ni Ketut Dewi Nadi mendengarkan berbagai keluhan dan usulan yang disampaikan oleh masyarakat setempat, terutama terkait dengan kebutuhan akan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum di desa tersebut. Salah satu keluhan utama yang disampaikan oleh warga Kampung Lempuyang Bandar adalah mengenai pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) di Dusun II, sebagai fasilitas umum yang digunakan untuk berbagai kegiatan…

Read More

Aribun Sayunis Kirim Bantuan Penalang Air di Lamsel   Lampung selatan, Antisipasi peningkatan debit air dampak banjir yang menyasar di Kecamatan Palas, Lampung Selatan yang berdampak ke tanggul jalan. Anggota DPRD Lampung Aribun Sayunis membantu penalang air dalam bentuk batu cadas yang disusun dalam karung pada lokasi pinggir tanggul. Sekertaris Komisi II DPRD Lampung Aribun Sayunis, Rabu (22/1) mengatakaan, terdapat 12 desa yang sudah masuk kategori terancam banjir di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Pihaknya meminta pada aparatur desa untuk konsen memperhatikan debit air setiap Jamnya sehingga langkah strategis bisa…

Read More

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sepakat mendukung instruksi Gubernur Lampung terkait sejumlah kebijakan penting di bidang pendidikan. Hal ini mencakup larangan menahan ijazah siswa, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), serta mewajibkan siswa mengikuti study tour yang memberatkan wali murid. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mengatakan, bahwa dukungan terhadap instruksi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal adalah langkah tegas yang harus dijalankan. “Kami sepakat dengan langkah tegas Gubernur untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Larangan menahan ijazah siswa adalah langkah yang…

Read More

Pesawaran — Tidak ragu dan sungkan, warga Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, sampaikan aspirasi dan harapan soal pembangunan. Bahkan, warga dengan lantang mengatakan bahwa sudah banyak PEMAIN LAMO NIAN (PLN), atau memberikan angin surga akan pembangunan. Tapi, faktanya nihil. “Ijin bapak Dewan Mustika, sebenernya. Banyak harapan dan permintaan kami dari warga Pesawaran. Tapi, harapan kami dari banyaknya aspirasi ini, mohon satu saja dulu untuk diwujudkan,” kata Sekretaris Desa Pesawaran, Arif Setiawan. Dalam diskusi. Sabtu (22/02/2025). Menurutnya, penegasan permintaan untuk diwujudkan itu, tentu menjawab dari sejumlah pengajuan proposal yang sudah…

Read More

BANDAR LAMPUNG (ISN) – Kegagalan Program SIMRS di RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung patut menjadi evaluasi Gubernur Lampung yang Baru. Program SIMRS yang sejatinya merupakan sistem teknologi informasi komunikasi di rumah sakit untuk memproses dan mengintegrasikan alur proses pelayanan rumah sakit dengan lancar dan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan efisien hingga memudahkan interaksi secara langsung dengan sistem BPJS, mulai dari proses klaim, verifikasi kepesertaan, dan pengelolaan administrasi pasien yang terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Namun sangat disayangkan, program yang dirancang sedemikian rupa dengan nilai Anggaran yang…

Read More