Bandar Lampung — Viralnya Provinsi Lampung di tiktok secara nasional dan bahkan mendunia, harus menjadi catatan dan perhatian kita bersama, khususnya Aparat Penegak Hukum dalam mengawal sejumlah kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dan Pusat dalam hal anggaran. Tentu, langkah pengawasan tersebut dapat meminimalisir penyelawenangan APBD yang sudah direalisasikan. Kepada pewarta, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan untuk mewujudkan pembangunan dari Pusat hingga daerah secara merata. Peran serta aparat penegak hukum mesti ada, terhadap penggunaan anggaran APBD dan bantuan pemerintah pusat. Khususnya soal perbaikan infrastruktur jalan. “Mulai dari…
![]()
